Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan arah pembiayaan utang tahun ini akan dijalankan secara fleksibel, oportunistik, namun tetap prudent dan akuntabel.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan untuk menghadapi tantangan pembiayaan utang tahun ini, pemerintah akan melakukan berbagai strategi.
Diantaranya melakukan optimalisasi pembiayaan non utang termasuk dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL), komposisi tenor yang optimal, dengan tetap mempertimbangkan selera investor dan risiko yang terukur.
Baca Juga: Ini Modal Indonesia Tetap Tumbuh Kuat pada 2023 di Tengah Melambatnya Ekonomi Global
Kemudian, melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan waktu yang tepat dalam kondisi pasar yang kondusif. Lalu mengoptimalisasi SBN ritel dalam rangka pendalaman domestik. Terakhir, pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program atau tunai.
Suminto mengatakan, terdapat tiga tantangan yang akan dihadapi pemerintah dalam melakukan pembiayaan utang tahun ini.
Pertama, risiko global yakni normalisasi kebijakan The Fed karena menaikkan suku bunganya sehingga akan berpengaruh pada pasar SBN dan akhirnya berdampak pada yield SBN dan juga demand SBN.
Kemudian konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut juga akan menjadi tantangan sebab akan mempengaruhi harga komoditas dan juga inflasi.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31% pada 2022, Ini Respons Sri Mulyani
Kedua, tantangan domestik yakni dengan adanya moderasi harga komoditas sehingga berdampak pada penerimaan negara, dan juga pasar keuangan yang belum mendalam.
Ketiga, tantangan demand SBN domestik. Perbaikan kondisi perekonomian akan memengaruhi kegiatan intermediasi perbankan meningkat, demand industri non bank (asuransi, dana pensiun) meningkat, investor asing diperkirakan mulai masuk, dan partisipasi investor ritel meningkat.
“Kemudian dukungan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) juga berakhir,” tutur Suminto saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (7/2).
Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pembiayaan utang pada tahun depan sebesar Rp 696,3 triliun.
Baca Juga: Secara Nominal, PDB Indonesia 2022 Sudah Lampaui Periode Pra Covid-19
Angka ini menurun jika dibandingkan dengan target pembiayaan utang yang ada dalam APBN 2022 yakni Rp 870,5 triliun maupun outlook di tahun ini yang sebesar Rp 757,6 triliun.
Sebagian besar pembiayaan utang tahun 2023 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Instrumen pinjaman tersebut, akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah.
Rencana pembiayaan utang sebagian besar rencananya dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
