Kemenkeu: Arah Kebijakan Pembiayaan Utang 2023 Akan Prudent dan Akuntabel

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

Kedua, tantangan domestik yakni dengan adanya moderasi harga komoditas sehingga berdampak pada penerimaan negara, dan juga pasar keuangan yang belum mendalam.

Ketiga, tantangan demand SBN domestik. Perbaikan kondisi perekonomian akan memengaruhi kegiatan intermediasi perbankan meningkat, demand industri non bank (asuransi, dana pensiun) meningkat, investor asing diperkirakan mulai masuk, dan partisipasi investor ritel meningkat.

“Kemudian dukungan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) juga berakhir,” tutur Suminto saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (7/2).

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pembiayaan utang pada tahun depan sebesar Rp 696,3 triliun. 

Baca Juga: Secara Nominal, PDB Indonesia 2022 Sudah Lampaui Periode Pra Covid-19

Angka ini menurun jika dibandingkan dengan target pembiayaan utang yang ada dalam APBN 2022 yakni Rp 870,5 triliun maupun outlook di tahun ini yang sebesar Rp 757,6 triliun.

Sebagian besar pembiayaan utang tahun 2023 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Instrumen pinjaman tersebut, akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah.

Rencana pembiayaan utang sebagian besar rencananya dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News