Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
Namun, dia juga mengatakan, masalah pelecehan seksual ini tidak hanya berkaitan dengan regulasi. Menurutnya, dibutuhkan suatu gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif untuk menghilangkan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja.
Seperti diketahui, RUU Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Meski pembahasan RUU PKS tersebut terus berlangsung, Ida memastikan ratifikasi konvensi ILO no. 190 ini akan tetap dijalankan.
Baca Juga: BI tetapkan 3 langkah penguatan kompetensi sistem pembayaran
"Meskipun RUU penghapusan kekerasan seksual itu jalan terus, tetapi di tempat kerja kita juga kan itu ranahnya Kemnaker. Jadi masih akan kita dorong agar ini bisa kita ratifikasi," kata Ida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
