kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

Kemenaker dorong konvensi ILO 190/2019 segera diratifikasi


Jumat, 13 Maret 2020 / 20:40 WIB
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah saat diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews di Kantor Kemnaker RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020). Wawancara tersebut terkait sejumlah isu yang berkembang seperti RUU Omnimbus Law dan pekerja migran Indonesia.


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mendorong agar konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 190 tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja bisa segera diratifikasi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya tengah mengkaji konvensi ini dan diharapkan dokumen tersebut bisa diserahkan sesegera mungkin kepada DPR.

Baca Juga: Antisipasi corona, pemerintah wajibkan perusahaan sediakan masker bagi pekerja

"Mudah-mudahan segera kita bisa selesaikan. Tahapannya, sedang kita kaji, kemudian kita submit ke DPR kemudian kita pikirkan bagaimana ratifikasinya," ujar Ida, Jumat (13/8).

Menurut Ida, ratifikasi Konvensi no. 190 ini dibutuhkan melihat tingginya angka pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja. Menurut dia, masalah ini menjadi salah satu tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Imbauan Menaker kepada perusahaan terkait pencegahan penyebaran virus corona

Namun, dia juga mengatakan, masalah pelecehan seksual ini tidak hanya berkaitan dengan regulasi. Menurutnya, dibutuhkan suatu gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif untuk menghilangkan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja.

Seperti diketahui, RUU Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Meski pembahasan RUU PKS tersebut terus berlangsung, Ida memastikan ratifikasi konvensi ILO no. 190 ini akan tetap dijalankan.

Baca Juga: BI tetapkan 3 langkah penguatan kompetensi sistem pembayaran

"Meskipun RUU penghapusan kekerasan seksual itu jalan terus, tetapi di tempat kerja kita juga kan itu ranahnya Kemnaker. Jadi masih akan kita dorong agar ini bisa kita ratifikasi," kata Ida.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×