Kembalikan Kepercayaan Rakyat, LPEM FEB-UI Usulkan 9 Kebijakan Jangka Pendek

Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) menyoroti tantangan baik dari segi ekonomi, sosial serta dinamika politik semakin dirasakan masyarakat luas akhir-akhir ini.

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin mengatakan, belakangan ini kita mendengar cerita soal penurunan aktivitas ekonomi di tingkat bawah, kelompok kelas menengah yang semakin terhimpit, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, lonjakan harga kebutuhan pokok. Juga terbatasnya akses terhadap layanan dasar, serta ketidakpastian ekonomi global memberikan tekanan nyata bagi perekonomian masyarakat.

Menurut Chaikal, akumulasi masalah dan tantangan sosial ekonomi yang dialami masyarakat serta perbedaan sharing beban terutama antara elite bangsa dengan masyarakat kelompok menengah menimbulkan kekecewaan bahkan keputusasaan.

"Publik turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini tidak hanya diabaikan tetapi juga dibantah oleh pemangku kebijakan. Penyampaian aspirasi yang sangat disayangkan justru berujung pada jatuhnya korban jiwa," kata Chaikal dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

LPEM-FEB UI mengingatkan, program prioritas pemerintah meskipun merupakan kontrak politik yang harus dijalankan, tetap perlu direncanakan secara matang, bertahap, dan transparan.

Chaikal mengatakan, perubahan program pemerintah secara drastis dan relatif cepat tidak memberi ruang perencanaan dan adaptasi yang cukup bagi kementerian lembaga baik di tingkat pusat dan utamanya di tingkat daerah. Kondisi ini menyebabkan minimnya keterlibatan masyarakat sipil dan pelaku ekonomi kerakyatan dalam implementasi kebijakan.

Pada akhirnya, program tidak hanya dilaksanakan dengan kualitas yang rendah tapi juga menghasilkan dampak negatif yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Untuk itu, menurut Chaikal, penting bagi pemerintah kembali membuka diri untuk berkomunikasi dan memahami kondisi masyarakat secara lebih mendalam, tidak hanya sekedar melihat pencapaian angka statistik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa penciptaan lapangan kerja yang berkualitas hanya mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi.

"Pencapaian target stok Bulog tanpa harga pangan yang terjangkau akan meningkatkan biaya hidup masyarakat," kata dia.

Dalam jangka pendek, imbuh Chaikal, pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan publik dengan perlibatan kembali masyarakat sipil dan pelaku ekonomi dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah. Hal ini sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan menjamin akses yang adil terhadap sumber dan perlindungan ekonomi.

Dalam jangka panjang, negara harus berupaya untuk melahirkan kebijakan ekonomi yang memperkuat daya saing ekonomi, meliputi penguatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, penguatan kelembagaan, perbaikan iklim berusaha, konektivitas, serta pemberantasan korupsi.

Usulan Kebijakan Jangka Pendek

LPEM-FEB UI mengusulkan sejumlah langkah-langkah konkrit jangka pendek untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, memperbaiki daya beli, dengan tetap menjaga kapasitas fiskal negara yang sehat.

Pertama, kata Chaikal, program yang memerlukan anggaran besar, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), perlu melalui proses siklus kebijakan yang benar, seperti penyusunan peta jalan, uji coba, evaluasi dan memberikan prioritas, khususnya bagi anak sekolah dari keluarga yang paling membutuhkan atau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Kedua, membatalkan pengurangan dana transfer ke daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan terdampak. Hal ini disebabkan kapasitas pendapatan asli daerah yang tidak merata sehingga penurunan kapasitas anggaran akan langsung terasa di masyarakat.

Ketiga, perampingan birokrasi melalui penghentian pembuatan kementerian/badan baru dan/atau sebaiknya menggabungkan kementerian/badan yang telah ada. Perampingan ini dibutuhkan bukan hanya untuk efisiensi anggaran tetapi juga untuk efektivitas pengambilan kebijakan.

Keempat, mengembalikan fungsi utama pemerintah dalam tata niaga beras sebagai stabilisator harga, bukan hanya memenuhi cadangan pangan. Harga sembako yang tidak terjaga telah cukup meresahkan banyak masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Kelima, meluncurkan program padat karya jangka pendek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki fasilitas umum, seperti perbaikan infrastruktur pengairan dan jalan umum.

Keenam, membuat kebijakan yang juga menyasar kelompok kelas menengah, seperti akses terhadap kredit, pendidikan, transportasi publik, dan kesehatan. Kelompok kelas menengah tidak menjadi penerima bantuan sosial termasuk subsidi pemerintah, tetapi terbebani untuk membayar cicilan, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari.

Ketujuh, mengevaluasi sistem remunerasi pejabat negara. Bonus dan tunjangan anggota DPR dan juga pejabat negara bersifat variabel, tergantung pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kedelapan, transparansi data ekonomi dan diseminasi perubahan metode yang terjadi, agar pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan secara tepat tanpa mengabaikan validitas data statistik yang selama ini digunakan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dalam negeri maupun internasional.

Terakhir, memperbaiki komunikasi kebijakan publik dengan mengedepankan kepercayaan dan menghargai pandangan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi. Pemerintah juga mesti memiliki empati dan mau untuk mendengarkan masukan yang disampaikan oleh masyarakat.