/2025/10/08/492997233.jpg "Bank Dunia Soroti Rasio Bunga Utang RI Tinggi Meski Biaya Pinjaman Rendah")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Dunia menilai rasio pembayaran bunga utang Indonesia tetap tinggi meskipun kondisi pembiayaan masih akomodatif dan biaya pinjaman berhasil ditekan.
Dalam laporannya berjudul Fondasi Digital untuk Pertumbuhan edisi Desember 2025, Bank Dunia mencatat rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan mencapai 20,5% hingga Oktober, di tengah upaya pemerintah menjaga kehati-hatian fiskal.
Adapun Bank Dunia menyoroti Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan fiskal yang ditargetkan dan menjunjung prinsip kehati-hatian. Namun, efektivitas kebijakan tersebut terhambat oleh pendapatan negara yang menurun. Tekanan ini tercermin dari defisit fiskal yang meningkat dari 1,4% PDB pada Oktober 2024 menjadi 2,0% PDB pada Oktober 2025.
Baca Juga: Kemenkeu Perpanjang Insentif Tax Holiday Hingga 2026, Aturan Baru Disiapkan
Bank Dunia mencatat pelemahan pendapatan dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas, percepatan pengembalian pajak, serta pengalihan dividen BUMN ke Danantara.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai 0,5% dari PDB untuk mendorong konsumsi dan penciptaan lapangan kerja. Alokasi tambahan ini ditopang oleh efisiensi anggaran dan realisasi belanja yang lebih rendah pada sejumlah program prioritas.
Bank Dunia menilai kondisi pembiayaan yang akomodatif memang berhasil menekan biaya pinjaman. Namun, rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan tetap tinggi karena basis pendapatan negara melemah, sementara pembayaran bunga bersifat tetap dan harus dipenuhi. Kondisi ini membuat beban bunga menyerap porsi pendapatan yang lebih besar meskipun biaya utang tidak meningkat tajam.
“Kondisi pembiayaan yang akomodatif berhasil menekan biaya pinjaman, tetapi rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan tetap tinggi yakni 20,5% dari awal tahun hingga Oktober,” tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut.
Ke depan, dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan defisit sebesar 2,68% dari PDB dengan target pendapatan yang ambisius.
Bank Dunia menekankan pencapaian target tersebut memerlukan penguatan administrasi dan kebijakan perpajakan di tengah harga komoditas yang kurang menguntungkan, guna menyediakan ruang fiskal bagi belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya: Prospek Reksadana Offshore Terdorong Saham Teknologi dan Penguatan Dolar
Menarik Dibaca: 7 Cara agar Panjang Umur Menurut Pakar, Mau Terapkan?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
