kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.826.000   20.000   1,11%
  • USD/IDR 16.650   -95,00   -0,57%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Kejar Penerimaan Pajak, Pemerintah Harus Gali Potensi yang Belum Tersentuh


Selasa, 22 Oktober 2024 / 14:32 WIB
Kejar Penerimaan Pajak, Pemerintah Harus Gali Potensi yang Belum Tersentuh
ILUSTRASI. Pajak.?Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menggali potensi penerimaan pajak yang saat ini tidak tersentuh.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menggali potensi penerimaan pajak yang saat ini tidak tersentuh.

Peneliti FITRA, Gurnadi Ridwan mengatakan Prabowo tidak boleh hanya berburu di kebun binatang untuk mengumpulkan penerimaan pajak. 

"Prabowo-Gibran harus membuat strategi pendapatan, tidak hanya berburu di kebun binatang, misalnya mengejar pajak pertambahan nilai (PPN)," ujar Gurnadi dalam Konferensi Pers, Selasa (22/10).

Menurut Gurnadi, saat ini sebenarnya instrumen perpajakan di Indonesia sudah cukup baik, namun hanya menunggu eksekusi dan komitmen presiden terpilih.

Baca Juga: Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Badan Penerimaan Negara hanya Jadi Wacana?

Gurnadi menyebut, di tengah ruang fiskal yang semakin sempit dan kebutuhan anggaran yang besar, maka Prabowo harus mampu meningkatkan tax ratio Indonesia.

"Di tengah ruang fiskal dan soal janji politik yang tinggi, nampaknya perlu memperhatikan bagaimana Prabowo melihat dari sisi pendapatan," katanya.

Selama ini, kata Gurnadi, orang-orang kaya yang secara ekonomi lebih mapan justru sering kali diberi relaksasi pajak. Ini berbeda dengan kelompok menengah yang justru terbebani dengan pungutan pajak dan pungutan lain. 

"Terakhir dua periode Jokowi itu ada namanya tax amnesty. Tetapi disisi lain juga masyarakat yang kecenderungannya itu berkutat pada kebutuhan konsumsi cenderung mengalami peningkatan  soal pajak dan sebagainya," imbuh Gurnadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×