kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.631.000   29.000   1,11%
  • USD/IDR 16.870   24,00   0,14%
  • IDX 8.885   -52,03   -0,58%
  • KOMPAS100 1.226   -2,75   -0,22%
  • LQ45 867   -1,47   -0,17%
  • ISSI 324   0,11   0,04%
  • IDX30 441   1,22   0,28%
  • IDXHIDIV20 520   3,38   0,65%
  • IDX80 136   -0,29   -0,21%
  • IDXV30 144   0,32   0,22%
  • IDXQ30 142   1,10   0,79%

Kejar Penerimaan Pajak, Pemerintah Harus Gali Potensi yang Belum Tersentuh


Selasa, 22 Oktober 2024 / 14:32 WIB
Kejar Penerimaan Pajak, Pemerintah Harus Gali Potensi yang Belum Tersentuh
ILUSTRASI. Pajak. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menggali potensi penerimaan pajak yang saat ini tidak tersentuh.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menggali potensi penerimaan pajak yang saat ini tidak tersentuh.

Peneliti FITRA, Gurnadi Ridwan mengatakan Prabowo tidak boleh hanya berburu di kebun binatang untuk mengumpulkan penerimaan pajak. 

"Prabowo-Gibran harus membuat strategi pendapatan, tidak hanya berburu di kebun binatang, misalnya mengejar pajak pertambahan nilai (PPN)," ujar Gurnadi dalam Konferensi Pers, Selasa (22/10).

Menurut Gurnadi, saat ini sebenarnya instrumen perpajakan di Indonesia sudah cukup baik, namun hanya menunggu eksekusi dan komitmen presiden terpilih.

Baca Juga: Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Badan Penerimaan Negara hanya Jadi Wacana?

Gurnadi menyebut, di tengah ruang fiskal yang semakin sempit dan kebutuhan anggaran yang besar, maka Prabowo harus mampu meningkatkan tax ratio Indonesia.

"Di tengah ruang fiskal dan soal janji politik yang tinggi, nampaknya perlu memperhatikan bagaimana Prabowo melihat dari sisi pendapatan," katanya.

Selama ini, kata Gurnadi, orang-orang kaya yang secara ekonomi lebih mapan justru sering kali diberi relaksasi pajak. Ini berbeda dengan kelompok menengah yang justru terbebani dengan pungutan pajak dan pungutan lain. 

"Terakhir dua periode Jokowi itu ada namanya tax amnesty. Tetapi disisi lain juga masyarakat yang kecenderungannya itu berkutat pada kebutuhan konsumsi cenderung mengalami peningkatan  soal pajak dan sebagainya," imbuh Gurnadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Management and Strategic Leadership (MiniMBA 2026) Global Finance 2026

[X]
×