Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi
Dia pun mengatakan, belum ada pembicaraan untuk penambahan anggaran PUPR di 2020. "Kalau bisa kita mengoptimalkan yang sudah dialokasikan sekarang," tutur Basuki, Rabu (28/8).
Basuki pun mengatakan terdapat 3 tahapan utama pembangunan ibu kota baru. Pertama, tahapan pembuatan masterplan dan desain kawasan yang dimulai pada 2019 - 2020. Dia mengatakan pihaknya tengah membuat desain ini.
Tahapan kedua, pembangunan infrastruktur dasar yakni jalan, drainase, bendungan, embung, air bersih, dan lainnya dan landscape kawasan melalui mekanisme design and build. Rencananya groundbreaking dijadwalkan pada pertengahan 2020.
Baca Juga: DPR menunggu RUU pemindahan ibu kota dari pemerintah
Tahapan ketiga, atau pada 2020 - 2024 adalah pembangunan rumah dan gedung perkantoran (Kementerian/Lembaga) melalui mekanisme design and build.
Basuki mengakui, PUPR belum bisa melakukan groundbreaking bila landasan hukum mengenai ibu kota Indonesia belum rampung. Meski begitu, dia mengatakan pihaknya terus merancang desain ibu kota yang baru.
"Benar [belum ada landasan hukum]. Tetapi kan saya tidak bisa tunggu beres semua baru saya mendesain. Kita ikuti aturannya," kata Basuki.
Baca Juga: Wijaya Karya (WIKA) dapat tawaran pembangunan jalur kereta api di Afrika
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
