kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.675.000   11.000   0,41%
  • USD/IDR 17.842   -48,00   -0,27%
  • IDX 6.402   100,12   1,59%
  • KOMPAS100 829   5,89   0,72%
  • LQ45 632   5,12   0,82%
  • ISSI 223   5,51   2,54%
  • IDX30 354   2,79   0,80%
  • IDXHIDIV20 430   2,74   0,64%
  • IDX80 95   0,68   0,73%
  • IDXV30 119   1,18   1,00%
  • IDXQ30 112   0,79   0,71%

Kata ekonom IKS perihal kesepakatan burden sharing pemerintah dan BI


Senin, 06 Juli 2020 / 22:19 WIB
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani berjalan memasuki ruangan untuk mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Rapat itu membahas surat menteri keuangan terkait perkembangan skema burden sharing


Penulis: Venny Suryanto | Editor: Yudho Winarto

“Ini wajar dalam kondisi resesi, karena kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif dibutuhkan untuk dorong pertumbuhan ekonomi,” Kata Eric saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (6/7).

Baca Juga: Perry Warjiyo: Burden sharing tak akan terlalu bebani neraca keuangan BI

Untuk itu, Eric juga melihat dampak positif dari skema tersebut dinilai dapat membantu pemerintah utntuk memenuhi target pembiayaan anggaran. Selain itu, injeksi uang ke perekonomian pembelian SBN oleh BI diharapkan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan jika dilihat dari dampak negatifnya, Eric menilai, para investor tentu akan melihat berkurangnya independensi BI dalam pembuatan kebijakan moneter karena telah mengakomodasi keinginan pemerintah yang terus menaikkan budget defisit dan target penerbitan SBN.

“Kalau dilihat dampak inflasionernya juga ada, tapi saya pikir relatif kecil dan bisa dikendalikan BI. Jika tekanan inflasi karena kebijakan ini meningkat, BI bisa menjual kembali SBN yang dipegangnya di pasar sekunder (jika BI jual SBN, berarti BI menarik uang dari market),” Tandasnya.

Untuk itu, Pemerintah harus menjaga betul jangan sampai budget deficit terus membengkak ketika penggunaan budget yang ada belum optimal.

Adapun besaran angka yang sudah disepakati tersebut perlu dipenuhi oleh BI. Alias jangan dinaikkan lagi.

“Jangan sampai BI terlihat berkurang independensinya karena berusaha mengakomodasikan keinginan pemerintah,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Effective Warehouse Management

[X]
×