Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR tak melihat unsur penolakan dalam surat presiden (surpres) terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.
Surpres terkait pembahasan RUU Pertembakauan itu dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/4) sebagai surat masuk.
"Kalau dari redaksionalnya sama sekali tak ada kata penolakan dari Presiden dalam proses pembahasan RUU Pertembakauan," ujar Taufik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).
Dalam surpres tersebut, Taufik mengatakan, Presiden juga menunjuk wakil dari pemerintah untuk mengikuti pembahasan tingkat dua bersama DPR.
Namun, ia belum mau berandai-andai terkait pembahasan RUU Pertembakauan ke depannya. Sebab, Presiden Jokowi sempat menunjukkan keengganannya untuk mengirim surpres untuk membahas RUU yang diusulkan DPR itu.
Dalam rapat konsultasi bersama lembaga tinggi negara, Presiden Joko Widodo sempat menyayangkan konsumsi rokok masyarakat miskin yang lebih tinggi ketimbang makanan bergizi tinggi.
"Tapi pada intinya pemerintah sudah mengirim surpres dan nanti kita tunggu saja bersama-sama proses ke depannya seperti apa. Ini kan belum masuk ke tahap pembahasan," ujar Taufik.
Sebelumnya, terjadi tarik ulur antara pemerintah dan DPR terkait pembahasan RUU Pertembakauan. Pemerintah sempat menolak mengirim surpres.
Namun, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menegaskan, RUU inisiatif DPR tidak bisa ditolak oleh Presiden. Firman menambahkan, RUU inisiatif DPR yang diusulkan secara perorangan seperti RUU Pertembakauan, hanya bisa dibatalkan oleh para pengusul.
Hingga saat ini para pengusul RUU Pertembakauan bersikeras untuk tetap melanjutkan pembahasan.
Firman mengatakan, jika pemerintah tidak menyepakati draf RUU Pertembakauan yang ada, maka di dalam surpres nantinya bisa disampaikan keberatannya.
Begitu pula bila pemerintah hanya menyetujui beberapa draf, bisa disampaikan keberatannya atas draf yang tidak disepakati.
"Jadi silakan nanti keberatan pemerintah disampaikan argumentasinya. Dari Pak Enggar (Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita) kemarin menyatakan pemerintah masih berat karena ada pro dan kontra di masyarakat terkait kesehatan masyarakat dan nasib petani tembakau," ujar Firman.
Sejak diusulkan oleh DPR, RUU Pertembakauan telah memicu polemik. Sejumlah organisasi kesehatan menentang RUU yang diklaim mengakomodasi kepentingan industri rokok, petani tembakau, dan kesehatan masyarakat itu.
Bahkan, kalangan praktisi hukum menilai RUU ini bertentangan dengan 14 undang-undang lain. (Rakhmat Nur Hakim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
