/2021/09/21/96207754.jpg "Kas Negara Menumpuk, DPR Pertanyakan Pemerintah Masih gencar Tarik Utang")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mempertanyakan strategi pemerintah yang tetap menarik pembiayaan utang dalam jumlah besar di tengah kondisi kas negara yang diproyeksikan masih menumpuk hingga akhir tahun 2026.
Dalam rapat kerja Banggar DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Said menyoroti realisasi pembiayaan utang pada Semester I-2026 yang mencapai Rp 477,4 triliun.
Nilai tersebut meningkat sekitar Rp 162 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 315,41 triliun.
Baca Juga: OJK dan KPPU Perkuat Sinergi, Hasilkan Sejumlah Ruang Lingkup Kerja Sama Baru
Menurutnya, lonjakan penarikan utang itu terjadi ketika penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
"Di tengah tren penerimaan perpajakan dan PNBP yang positif, namun realisasi pembiayaan utang semester I sebesar Rp477,4 triliun," ujar Said Abdullah, Selasa (7/7/2026).
Ia juga menyoroti realisasi pembiayaan investasi yang baru mencapai Rp 52,2 triliun atau masih jauh di bawah rencana sepanjang tahun sebesar sekitar Rp 203,1 triliun.
Rendahnya penyaluran pembiayaan investasi tersebut membuat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Semester I-2026 mencapai Rp 255,5 triliun.
Bahkan, berdasarkan prognosis pemerintah, besaran SiLPA hingga akhir tahun diperkirakan tetap berada di level Rp255,5 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025 yang sebesar Rp 72,39 triliun.
Baca Juga: BI Catat Arus Modal Asing Masuk US$ 7,98 Miliar ke Pasar RI pada Kuartal II-2026
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari Banggar mengenai efektivitas strategi pembiayaan pemerintah.
"Apakah ini juga menandakan masih akan menyisakan carry over di tahun 2027 yang akan datang?" kata Said.
Menurut Said, pembiayaan utang tidak dapat dipandang sekadar sebagai upaya memperkuat kas negara karena setiap utang membawa konsekuensi biaya bunga yang harus ditanggung pemerintah.
Apalagi, saat ini biaya pendanaan (cost of fund) masih berada pada level yang relatif tinggi.
"Tingginya SiLPA sekaligus menandakan perencanaan pembiayaan utang dan investasi tentu perlu disempurnakan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
