Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 185,3 Triliun hingga Februari 2026

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 185,3 triliun hingga akhir Februari 2026. Nilai tersebut setara dengan sekitar 22,3% dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sebesar Rp 832,2 triliun.

Penarikan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja negara tahun ini.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan non-utang sebesar Rp 21,1 triliun atau sekitar 14,7% dari pagu Rp 143,1 triliun.

Baca Juga: Menteri PKP Bakal Bangun 170.000 Unit Rusun Subsidi di Depok

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pembiayaan anggaran pada 2026 masih terjaga dengan baik dan berada dalam batas yang terkendali.

“Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan dalam merespons dinamika pasar,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan sebagian besar pembiayaan utang berasal dari pasar SBN domestik yang masih menunjukkan minat investor yang tinggi. 

Hal ini tercermin dari rasio bid to cover dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) yang masih terjaga di atas 2 kali. Bahkan untuk Sukuk Negara (SBSN) rasio bid to cover mencapai 3,1 kali.

Menurut Juda, capaian tersebut bahkan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Ini menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian Indonesia masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang penuh ketidakpastian,” jelasnya.

Dari sisi investor asing, minat terhadap SBN juga tercatat masih cukup kuat. Rasio bid to cover untuk SUN oleh investor asing mencapai sekitar 2,4 kali, sedangkan untuk SBSN sekitar 2,8 kali.

Selain melalui pasar domestik, pemerintah juga menerbitkan SBN di pasar global pada Februari 2026 melalui penerbitan dual currency.

Baca Juga: Calon DK OJK Anton Daryono Paparkan Empat Pilar Transformasi Pengawasan Digital

Pemerintah menerbitkan obligasi dalam mata uang offshore renminbi (CNH) senilai 9,25 miliar dengan tingkat imbal hasil sekitar 2%–3%. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan obligasi dalam denominasi euro senilai 2,7 miliar euro dengan yield sekitar 4%–5%.

Menurut Juda, tingkat imbal hasil yang relatif baik tersebut menunjukkan kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai masih solid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News