Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Terhitung sejak 1 Januari 2014 mendatang, semua kabupaten/kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Dengan pengalihan itu, maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh kabupaten atau kota. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke kabupaten/kota adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah dan penetapan tarif pajak.
Kewenangan yang diberikan tercantum dalam Pasal 80 UU PDRD dimana masing-masing Kabupaten/Kota dapat menentukan tarif PBB-P2 nya sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3% dari sebelumnya hanya dipatok pada tarif efektif (tunggal) sebesar 0,1% atau 0,2%. Artinya, secara legal, ada ruang bagi Kabupaten/Kota untuk menaikkan tarif PBB-P2 di wilayahnya.
Namun, kebijakan tarif yang diambil suatu Kabupaten/Kota hendaknya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di wilayahnya agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. "Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya," ujar Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (27/12).
Sebelumnya, pada tahun 2011 hanya kota Surabaya yang telah mengelola PBB-P2. Kemudian, di tahun 2012 naik menjadi ada 17 kabupaten dan kota yang telah mengelola PBB-P2 dan untuk tahun 2013 sudah ada 105 Kabupaten dan Kota yang menyatakan kesiapannya mengelola PBB-P2.
Terakhir, Kabupaten/Kota yang belum menerima pengalihan PBB-P2 ini yaitu sebanyak 369 Kabupaten/Kota, yang sekarang ini sudah mempersiapkan diri untuk mengelola PBB-P2 di wilayahnya masing-masing. Sehingga, diharapkan seluruh Kabupaten/Kota sudah sepenuhnya mengelola PBB-P2 pada 1 Januari 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
