kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,51   7,16   0.77%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Soal Transisi Menuju Energi Hijau


Kamis, 20 Januari 2022 / 21:59 WIB
Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Soal Transisi Menuju Energi Hijau
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/tom.


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen Indonesia dalam percepatan transisi ke energi hijau. Hal tersebut menjawab pertanyaan dari Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) Kalus Schwab mengenai upaya percepatan Indonesia ke energi hijau. 

Dimana Indonesia disebut masih bergantung dengan batu bara dalam pembangkit listrik di Indonesia.

Jokowi menegaskan, bahwa komitmen percepatan transisi ke energi ramah lingkungan sudah dinyatakan dalam KTT COP26 di Glasgow tahun lalu. Namun transisi energi disebut memerlukan pembiayaan dan pendanaan yang sangat besar dan akses terhadap teknologi hijau.

"Bagi negara berkembang seperti Indonesia harus didukung teknologi dan didukung dengan pendanaan agar tidak terlalu membebani masyarakat, terlalu membebani keuangan negara, terlalu membebani industri," jelas Jokowi dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) yang disiarkan kanal Sekretariat Presiden, Kamis (20/1).

Baca Juga: Ini Strategi dan Kebijakan Indonesia untuk Wujudkan Ekonomi Hijau

Indonesia membutuhkan sekitar US$ 50 miliar untuk transformasi menuju ke energi baru terbarukan dan US$ 37 miliar untuk sektor kehutanan guna lahan dan karbon laut. Melihat besarnya dana transformasi ke energi baru terbarukan tersebut, maka Indonesia dan negara berkembang memerlukan kontribusi negara maju untuk pembiayaan dan transfer teknologi.

"Sumber pendanaan dan alih teknologi akan jadi game changer, pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan," imbuhnya.

Presiden meminta adanya bukti kerja sama antara negara berkembang dengan negara maju mengenai hal tersebut. Pemerintah sendiri tidak bisa bekerja sendiri. Adapun percepatan transisi ini pemerintah perlu bekerja sama secara domestik, dan secara global.

Kerja sama di dalam negeri pemerintah dapat menjalin dengan BUMN energi dan pihak swasta untuk mendesain transisi energi yang adil dan terjangkau. Sementara, kerja sama di tingkat internasional pemerintah telah bekerjasama dengan ADB untuk memulai mekanisme transisi energi dari batubara ke energi baru terbarukan. "Dan yang paling penting memang bagaimana dua hal tadi sekali lagi teknologi, pendanaan menjadi kunci," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×