kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Jokowi tak perlu izin DPR untuk umumkan kabinet


Rabu, 22 Oktober 2014 / 16:17 WIB
Jokowi tak perlu izin DPR untuk umumkan kabinet
ILUSTRASI. Promo Sociolla Beauty Passport Diskon s/d 50% Periode 8-24 Mei 2023.


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Presiden Joko Widodo tidak perlu meminta izin dari DPR apabila ingin mengumumkan para menteri yang akan mengisi kabinetnya. Sistem presidensial yang dianut Indonesia memberi kesempatan kepada Jokowi untuk menggunakan hak prerogatif untuk mengumumkan menteri-menterinya.

"Sebenarnya, pengumuman itu hak prerogatif presiden. Jokowi tidak perlu mendapat persetujuan dari DPR," kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, di Kompleks Parlemen, Rabu (22/10).

Politisi Partai Demokrat itu mengapresiasi langkah Jokowi yang mengirimkan surat perubahan nomenklatur kementerian ke DPR. Menurut dia, ada niat baik Jokowi untuk berkomunikasi dengan DPR.

"Namun, tadi dalam surat itu, Jokowi mengajukan persetujuan karena ada perubahan sejumlah nomenklatur," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan bahwa DPR telah menerima surat yang dikirimkan Jokowi terkait perubahan nomenklatur kementerian. Menurut Setya, surat itu baru diterima pada hari ini, Rabu (22/10) siang.

"Saya barusan menerima surat dari Presiden Joko Widodo yang tertanggal 21 Oktober. Surat itu mengajukan adanya suatu penambahan dan perubahan," kata Setya di Kompleks Parlemen, Rabu (22/10). (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×