Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan, lebih baik Jokowi memberhentikan menteri daripada melarang menteri mengeluarkan kebijakan strategis.
Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta menilai pelarangan menteri untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis di sisa masa jabatannya pada periode pertama karena khawatir terdapat menteri yang mengambil keuntungan dalam menerbitkan suatu kebijakan.
Baca Juga: Jokowi larang menteri ambil keputusan strategis, begini respons Apindo
"Kalau ini tidak ada pemikiran begitu untuk apa Presiden melakukan (pelarangan) itu," ujar Tutum ketika dihubungi, Selasa (6/8).
Tutum meminta agar Presiden Joko Widodo lebih baik mengganti menteri yang dinilai kurang berkinerja baik dalam menerbitkan kebijakan saat ini juga. Ketimbang melarang menteri mengeluarkan kebijakan strategis sampai masa jabatan periode pertama selesai.
"Kalau pak Presiden tidak percaya terhadap bawahannya sekarang saja diganti, untuk apa ada menteri tidak boleh keluarkan kebijakan," ucap dia.
Menurut dia, adanya pelarangan mengeluarkan kebijakan strategis di sisa periode pemerintahan jelas akan berdampak terhadap perekonomian.
Lebih lanjut, Tutum meminta agar Presiden Joko Widodo memperbaiki kinerja ekonomi di periode kedua pemerintahannya. "Yang dibutuhkan adalah koordinasi antar kementerian sehingga membuat kemajuan ini tidak terganggu," ucap dia.
Baca Juga: Listrik padam, PLN pastikan beri kompensasi dan investigasi penyebabnya
Aprindo berharap, kedepannya koordinasi antar kementerian/lembaga semakin baik. "Harusnya mereka berkoordinasi memberikan sinergi, memberikan kemudahan dalam seluruh aktivitas kegiatan," tutur Tutum.
Baca Juga: Jokowi larang menteri keluarkan kebijakan strategis, simak pandangan ekonom
Sementara itu, Ekonom Maybank Myrdal Gunarto menilai adanya larangan Presiden Joko Widodo kepada menteri-menterinya dalam mengeluarkan kebijakan strategis seharusnya membuat stabilitas perekonomian membaik.
"Seharusnya ini bagus ya buat stabilitas perekonomian domestik. Jadi selama periode ini diharapkan tidak ada perubahan kebijakan, terutama yang berhubungan dengan aktivitas yang vital masyarakat, seperti contohnya kebijakan harga BBM premium, petralite, kebijakan tarif dasar listrik, jalan tol, LPG 3kg," ujar Tutum ketika dihubungi, Selasa (6/8).
Selain itu, Myrdal meminta agar Jokowi - Maruf Amin dapat memilih figur yang handal agar perekonomian pada periode kedua pemerintahan berjalan optimal. Presiden Jokowi harus memilih figur yang memiliki pengetahuan secara teknis dan mampu menerapkan kebijakan dengan baik.
Baca Juga: Presiden Jokowi tandatangani Inpres moratorium izin hutan
"Yang pasti (figur) yang menguasai sisi teknis maupun penerapannya di sektor riil. Selain itu juga memiliki koneksi kuat untuk melakukan sinergi penerapan kebijakan," ucap dia.
Myrdal berpendapat, sektor perdagangan, manufaktur, pertanian, maupun komoditas sumber daya alam mesti menjadi perhatian untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
