kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Jokowi diminta dampingi SBY saat umumkan BBM naik


Senin, 01 September 2014 / 15:00 WIB
Jokowi diminta dampingi SBY saat umumkan BBM naik
ILUSTRASI. SVB (Silicon Valley Bank) logo is seen through broken glass in this illustration taken March 10, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM), Tony Prasetiantono, menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2014.

"Waktu yang baik menaikkan BBM pada bulan ini, karena kuota BBM bersubsidi akan habis. Tapi sebaiknya saat pengumuman kenaikan, pak SBY didampingi oleh Jokowi," kata Tony dalam diskusi masukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 di Jalan Cemara, Nomor 19, Jakarta Pusat, Senin (1/9).

Menurut dia, pengumuman kenaikan BBM secara bersama-sama akan memperlihatkan putusan tersebut atas dasar pemikiran kedua belak pihak, yakni SBY dan Jokowi. Sehingga, tidak ada yang merasa terjebak ataupun menjebak, seperti pandangan banyak orang.

Tony pun melihat, kuota BBM bersubsidi tahun ini sebanyak 46 juta kilo liter akan habis, untuk jenis premium diperkirakan pada Desember dan solar habis diprediksi pada November 2014.

"Walau kenaikan dinilai terlambat, tapi itu lebih baik dibandingkan tidak menaikkannya, karena pasti ada efeknya. Pengguna BBM bersubsidi akan beralih ke Pertamax," katanya.

Dengan kenaikan BBM bersubsidi, kata Tony, pemerintah tidak perlu menambah anggaran lagi untuk subsidi, sebab alokasi dana subsidi BBM pada APBN 2013 sangat tidak ideal. "Subsidi itu sekitar Rp 350 triliun atau 20% dari APBN, sementara untuk infrastruktur itu kurang dari Rp 200 triliun, ini tidak ideal dan tidak sehat," ujar Tony. (Seno Tri Sulistiyono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×