Reporter: Ardian Taufik Gesuri | Editor: Noverius Laoli
Khusus untuk menteri-menteri ekonomi, komposisinya boleh jadi seperti saat ini. Ada yang benar-benar teknokrat, seperti Menteri Keuangan dan Bappenas. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dari kalangan professional-partai.
Menurut Jokowi, kinerja Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, walaupun diisi tokoh-tokoh partai, dapat berjalan secara profesional. “Mereka tetap profesional, mengerti permasalahan, bahkan sangat detail pemahamannya,” ungkap Jokowi, yang siang itu menyajikan bakso, siomay, sate, dan mi godok untuk disantap bersama sekitar 30 pemred.
Bicara mengenai postur kabinet periode kedua masa jabatannya, Jokowi mengungkapkan akan ada penambahan menteri baru, tapi juga ada penggabungan kementerian. Yang baru sebutlah Kementerian Investasi.
Badan yang semula bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal itu akan dikembangkan menjadi menjadi menteri baru, Kementerian Investasi. “Biar portofolinya gede, karena memang keberadaannya penting,” kata Jokowi.
Selain investasi, portofolio yang menarik bagi Jokowi adalah Industri Kreatif dan Ekonomi Digital. “Karena semua negara maju saat ini ada menteri-menteri untuk creative industry dan digital economy,” jelasnya.
Hanya saja Jokowi belum mengungkapkan dengan jelas apakah akan ada kementerian khusus yang menangani industri kreatif dan digital. Namun, ia menyebut, “Digital bisa masuk ke dalam Kominfo.”
Selain itu, Jokowi juga akan memasukkan menteri yang berusia di bawah 35 tahun dan di bawah 30 tahun.
Baca Juga: PDIP dan Gerindra makin mesra, tanda-tanda ada agenda besar?
Bicara mengenai perdagangan, Jokowi menilai urusan perdagangan itu sangat luas dan kompleks bila hanya ditangani satu kementerian. Untuk itu ia berencana memisahkan Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Dalam Negeri. Jadi, Kementerian Perdagangan akan mengurusi kebijakan perdagangan dalam negeri. Sedangkan urusan perdagangan luar negeri, termasuk ekspor, akan dipisahkan.
“Ini masih dipikirkan, kemungkinan masuk ke Kementerian Luar Negeri, karena sekarang ini trennya kementerian luar negeri banyak mengurusi perdagangan,” ujarnya.
