kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Jaga ekonomi tahun ini, Hipmi minta pemerintah genjot konsumsi dan investasi


Rabu, 05 Februari 2020 / 23:37 WIB
Jaga ekonomi tahun ini, Hipmi minta pemerintah genjot konsumsi dan investasi
ILUSTRASI. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani dalam seminar insentif moneter dan fiskal untuk penguatan UKM menuju Indonesia maju, Kamis (10/1). (dokumentasi Hipmi). tak tetapkan objek dan tarif baru, Hipmi: tak perlu ada yang dikhawatirkan


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2019 di level 5,02% jauh lebih rendah dibanding realisasi tahun sebelumnya di level 5,17%. Untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di tahun ini, pengusaha berharap pemerintah lebih menggenjot konsumsi dan investasi.

Ketua Bidang Ekonomi dan Kuangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pastinya lewat konsumsi masyarakat dan investasi.

“Kalau pemerintah seperti tahun lalu menggantungkan dari belanja karena APBN masih diragukan, ekspor-impor juga situasi dagang sedang tidak kondusif. Yang bisa konsumsi dan investasi,” katanya, Rabu (5/2).

Baca Juga: Jokowi sebut pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tertekan virus corona

Dari sisi konsumsi, Ajib menilai pemerintah perlu mengoptimalkan fungsi dana desa dan/atau bansos agar lebih produktif di awal tahun 2020. Jangan sampai ada dana desa yang mandeg tidak tersalurkan.

Cara ini dinilai memang paling cepat menstimulus konsumsi masyarakat kalangan ekonomi bawah yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

Dari sisi investasi, regulasi, debirokrasi, dan kepastian hukum harus dijunjung tinggi. Harapannya investasi yang masuk dapat menyerap tenaga kerja sehingga menciptakan pertambahan konsumsi rumah tangga.

Sambil menunggu Omnibus Law diundangkan, pada paruh tahun pertama ini peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus lebih efektif. Misalnya mempercepat implementasi 6 paket kebijakan investasi dan cara kerja satgas BKMPM yang lebih efektif serta jemput bola.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×