Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah berencana hanya menggunakan satu data, yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar pengambilan kebijakan. Badan pengolah data tersebut diminta untuk menyajikan data hasil survei dan sensus secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawab.
Presiden Joko Widodo mengatakan, akan mengambil langkah tegas apabila data-data yang disajikan oleh BPS tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. "Satu data sekarang yang akan kami pakai, dari BPS. Tapi, kalau datanya tidak bener juga hati-hati, hati-hati," ujar dia, dalam peresmian pembukaan rapat koordinasi teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa (26/4).
Pasalnya, Presiden sempat mengalami pengalaman buruk mengenai ketidakakuratan data, yakni mengenai data produksi beras nasional terkait kebijakan impor. Ketika itu, ada empat data yang dihasilkan oleh masing-masing instansi yaitu dari Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Perdagangan (Kemtan), Perum Bulog, serta BPS.
Namun sayangnya, data-data yang ada justru tidak mencerminkan keakuratan dengan kondisi lapangan."Contoh data mengenai produksi beras, beda-beda semua. bagaimana saya memutuskan untuk tidak impor, kalau datanya meragukan, Kemtan seperti ini, Kemdag seperti itu, BPS seperti ini, lapangannya saya lihat berbeda lagi," kata dia.
Nah, untuk memastikan data yang dihasilkan BPS akurat, Presiden siap untuk melakukan verifikasi misalnya dengan memeriksa beberapa sampel. "Entah ketika pencarian data lapangannya tidak serius, tapi akan ada keputusan yang lain nanti," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta responden baik pengusaha besar, mikro, kecil dan menengah untuk memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Sehingga, nantinya hasil pengolahan data Sensus Ekonomi 2016 akan lebih akurat dan pemerintah bisa tepat dalam pengambilan kebijakan.
Ia menambahkan, para pengusaha tidak perlu khawatir akan tersangkut persoalan pajak ataupun hal lain. "Ini tidak ada urusannya sama pajak, tidak usah takut. Jadi, kalau omsetnya seribu bilang seribu, jangan didiskon. Karena, data ini penting untuk melihat daya saing, produktivitas, sehingga kebijakan apa yang harus dialankan, itu akan semakin jelas," kata dia.
Suryamin, Kepala BPS mengatakan, untuk Sensus Ekonomi 2016, pihaknya berupaya menjamin keakuratan data dengan mempersiapkan para petugas sensus. BPS telah membekali petugas dengan pelatihan seperti teknik wawancara agar data yang didapatkan optimal.
Untuk program sensus ini, BPS mengalokasikan anggaran senilai Rp 2,39 triliun dan dengan jumlah petugas yang direkrut mencapai 340.000 orang. Nantinya, petugas ini akan mendata seluruh pelaku usaha dari berbagai skala di seluruh Indonesia. "Kami sudah melakukan pelatihan dan pembekalan kepada petugas sensus selama empat hari," kata Suryamin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
