Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk hanya menggunakan satu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, selama ini data yang dihasilkan sejumlah instansi berbeda-beda dan menyulitkan pemerintah dalam pengambilan keputusan.
Hal ini dikatakan Presiden Jokowi dalam peresmian pembukaan rapay koordinasi teknis Sensus Ekonoi 2016 di Istana Negara, Selasa (26/4).
Jokowi mencontohkan, selama ini data kemiskinan selama ini dihasilkan oleh beberapa instansi, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta BPS. "Datanya berbeda-beda, ini yang mulai sekarang saya tidak mau lagi. Urusan data itu pegangannya hanya satu sekarang, di BPS," kata dia.
Ia menegaskan, kementerian harus menghilangkan orientasi proyek dalam menghimpun data, sehingga ke depannya program tersebut ke BPS. Banyaknya versi data yang dihasilkan menimbulkan konsekuensi kebijakan yang diambil kurang akurat.
"Angka produksi beras dan jagung banyak versinya, angka ketenagakerjaan juga banyak versinya, Peta potensi usaha versinya banyak. Ini yang sering membuat kami dalam memutuskan tidak firm," kata dia.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian mengakui, data yang beredar selama ini masih berbeda antar kementerian. Pihaknya juga siap menjalankan perintah presiden untuk hanya menggunakan satu data dari BPS.
Darmin optimistis, dengan satu sumber data pengambilan kebijakan pemerintah seperti impor pangan, subsidi, pengembangan industri akan lebih akurat. "Harusnya hanya data BPS saja, supaya jangan terpengaruh dari kepentingan kementerian," kata dia.
Ia memproyeksikan, penyatuan sumber data yang menjadi pegangan pemerintah akan mulai diimplementasikan pada 2017 mendatang setelah dihasilkannya analisa dari data Sensus Ekonomi 2016 oleh BPS. Di mana, BPS akan melaksanakan sensus tersebut mulai 1 hingga 31 Mei depan, dan pengolahan datanya ditargetkan rampung pada Desember 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
