Istana tak tahu ada menteri menjelekkan Jokowi

Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Lingkar dekat Presiden Joko Widodo mengaku tak mengetahui adanya menteri yang mengerdilkan Jokowi dari belakang. Informasi soal adanya pernyataan menteri yang mengerdilkan Jokowi itu sebelumnya dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Tolong dibantu, tanyalah ke beliau-lah ya. Tanya ke beliau," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin (29/6).

Pratikno pun langsung menegaskan bahwa Kabinet Kerja saat ini masih tetap solid meski ada isu menteri yang mengecilkan Presiden di belakang. "Tetap solid!" kata dia.

Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, juga tak mengetahui adanya informasi seperti yang diungkapkan Tjahjo. "Belum membahas ini dengan Presiden jadi saya tidak punya info yang bisa disampaikan," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga mengungkap pernyataan senada. Dia mengaku sempat bertemu Tjahjo kemarin, tetapi tak pernah membahas isu tersebut. Puan juga merasa saat ini setiap menteri berjalan sesuai tugasnya masing-masing.

"Kemudian, di rapat-rapat yang saya hadiri bersama Presiden, semuanya berjalan baik sesuai koordinasinya masing-masing," ucap Puan.

Tudingan Tjahjo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden Joko Widodo dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan. (Baca: Tjahjo: Ada Orang yang Suka Mengecilkan Presiden dari Belakang Layar)

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6) malam.

Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut. Dia memperingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesionalnya dan lebih fokus pada program kerja pemerintah. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News