Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Publik telah ramai menentang rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ironisnya, Pihak Istana mengaku belum menerima laporan tentang revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut.
Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menerima laporan. "Menteri hukum dan HAM juga belum melaporkan," katanya, Rabu (3/10).
Karena itu, Julian menegaskan Istana masih menunggu laporan. Laporan itu untuk memastikan siapa yang mempunyai inisiatif merevisi UU KPK. "Disebutkan dari DPR, tapi DPR yang mana. Ini dipastikan dulu," jelasnya.
Cuma, Julian meyakinkan SBY mengikuti masalah ini sembari menunggu laporan dari menteri. Menurutnya, SBY tidak akan ingin mengintervensi karena takut dianggap menyalahi undang-undang.
Sebagai informasi, usulan mengenai revisi UU KPK mulai bergulir di DPR. Revisi ini ditolak sejumlah kalangan karena dianggap melemahkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
