Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR meminta Komisi III DPR menarik kembali draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tidak, Baleg DPR akan memutuskan apakah menghentikan atau menolak draf revisi beleid tersebut.
Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono mengaku sudah meminta pendapat dari fraksi-fraksi di DPR. Menurutnya, pendapat fraksi itu akan rampung pekan ini.
Baleg menilai draf revisi UU KPK itu tidak sesuai dengan keinginan semula. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus dihapus karena melemahkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Diantaranya, kewenangan penuntutan serta izin penyadapan. Selain itu, dia mengusulkan ada kewenangan KPK memiliki penyidik independen.
Asal tahu saja, revisi KPK ini menuai penolakan dari berbagai kalangan seperti lembaga penggiat anti korupsi. Revisi itu dianggap justru ingin melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)