/2025/06/03/726025917.jpg "Intervensi Pangan Diproyeksi Tahan Inflasi Mei, Harga Ayam & Telur Turun di Bawah HAP")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengendalian harga pangan nasional hingga minggu kedua Mei 2026 dinilai relatif terkendali, seiring mulai efektifnya intervensi pemerintah. Hanya saja, persoalan distribusi masih menjadi titik lemah yang berpotensi menahan stabilitas harga ke depan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan program intervensi pangan sudah berjalan cukup baik, meski belum sepenuhnya menutup risiko ketimpangan pasokan di daerah.
Ia menyoroti sejumlah komoditas yang masih mengalami tekanan, terutama cabai merah yang dinilai bermasalah pada sisi distribusi. Padahal, secara produksi nasional komoditas tersebut disebut sudah swasembada.
“Masih dominan itu masalah cabai merah, ini pastinya masalahnya distribusi. Kemudian minyak goreng, bawang merah, gula pasir, beras relatif terkendali,” kata Tito dalam Rapat Pengendalian Inflasi, Jakarta, Minggu (18/5/2026).
Baca Juga: Pelemahan Rupiah Picu Lonjakan Biaya Produksi Petani
Lebih lanjut, Tito mengingatkan kewaspadaan tetap diperlukan pada komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, hingga daging ayam dan sapi. Ia menilai peran intervensi lintas lembaga mulai terlihat, tercermin dari penurunan harga di sejumlah daerah.
Diketahui, Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Mei menunjukkan daging ayam ras mengalami penurunan di 232 kabupaten/kota, sementara telur ayam ras turun di 246 kabupaten/kota. Tren ini dinilai sebagai dampak intervensi Perum Bulog, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Pertanian.
Namun, di balik penurunan harga di tingkat konsumen, tekanan justru terjadi di tingkat produsen.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan harga ayam dan telur berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) masing-masing sekitar 8 persen.
Harga ayam hidup tercatat Rp 22.783 per kg atau 8,87% di bawah HAP Rp 25.000 per kg. Sementara telur ayam ras berada di Rp 24.356 per kg atau 8,09% di bawah HAP Rp 26.500 per kg.
“Ini sudah berteriak teman-teman peternak, ini di bawah HAP tapi harus naikkan lagi, tentu akan berdampak pada IPH,” ujar Ketut.
Pemerintah kini menghadapi dilema kebijakan yakni menjaga harga konsumen tetap stabil, tetapi di sisi lain memastikan harga di tingkat peternak tidak jatuh terlalu dalam hingga merugikan produksi.
Baca Juga: Bukan Cuma Listrik, Pemerintah Bidik Ubah Sampah Jadi BBM Pakai Teknologi Pirolisis
Untuk meredam tekanan tersebut, pemerintah mendorong penyerapan hasil peternak dan intervensi jagung pakan melalui skema SPHP. Harga jagung SPHP ditetapkan Rp 5.000–Rp 5.500 per kg, lebih rendah dari harga pasar sekitar Rp 6.700 per kg.
Penyaluran SPHP jagung oleh Perum Bulog tercatat telah mencapai 5,97 ribu ton hingga 17 Mei 2026, dengan dominasi distribusi di Jawa Timur.
Pemerintah turut menyebut meski inflasi tahunan masih terjaga di level 2,42% pada April, risiko volatilitas belum sepenuhnya hilang, terutama akibat faktor eksternal seperti harga minyak dan fluktuasi nilai tukar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
