Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dijadwalkan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan pada 19-20 Mei 2026 untuk menentukan arah suku bunga acuan. Mayoritas ekonom yang disurvei Bloomberg memperkirakan bank sentral akan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,0%.
Ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut didorong oleh tekanan yang terus membayangi nilai tukar rupiah.
Meski demikian, Mirae Asset Sekuritas memiliki pandangan berbeda. Perusahaan sekuritas tersebut memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga di level 4,75%.
Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto menilai, kenaikan suku bunga untuk memperlebar yield differential tidak akan terlalu efektif di tengah derasnya arus modal keluar (capital outflow) dan masalah struktural yang membebani pasar keuangan domestik.
“Lebih krusial lagi, kenaikan 25bps akan menambah beban fiskal melalui kenaikan biaya debt servicing, di saat pemerintah menghadapi utang jatuh tempo hampir Rp 900 triliun tahun ini dan membutuhkan pembiayaan defisit yang besar,” ujar Rully dalam risetnya pada Selasa (19/5/2026).
Baca Juga: Rupiah Cetak Rekor Terlemah, BI Pastikan Cadangan Devisa Tetap Kuat
Menurut Rully, kondisi politik saat ini juga menunjukkan pemerintah lebih memprioritaskan target pertumbuhan ekonomi 8% dibanding stabilitas nilai tukar rupiah. Hal tersebut dinilai mempersempit ruang bagi BI untuk melakukan kebijakan moneter yang lebih ketat.
Selain itu, terdapat sejumlah faktor di luar kendali BI yang turut mendukung proyeksi penahanan suku bunga. Faktor-faktor tersebut antara lain kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability), permintaan valas musiman seperti repatriasi dividen dan kebutuhan haji yang diperkirakan mereda pada Juli-Agustus, hingga tekanan geopolitik akibat tingginya harga minyak dunia yang berpotensi menekan neraca transaksi berjalan Indonesia.
“Kami memperkirakan BI akan mengadopsi strategi "hawkish hold"—menyampaikan retorika tegas tentang kesiapan untuk bertindak sambil mengandalkan instrumen non-suku bunga: intervensi valas agresif, pengelolaan likuiditas lebih ketat melalui penerbitan SRBI lebih tinggi, dan pembelian selektif obligasi jangka panjang untuk membatasi kenaikan yield,” ucap Rully.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













