Pelemahan Rupiah Picu Lonjakan Biaya Produksi Petani

Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan rupiah mulai menekan usaha para petani. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan produksi pertanian, mulai dari pupuk non-subsidi, pestisida, hingga bahan berbasis plastik disebut terjadi dalam satu hingga dua bulan terakhir.

Pengamat Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, kenaikan paling tinggi terjadi pada pupuk non-subsidi.

“Memang pupuk naik cukup tinggi ya, pupuk yang non-subsidi. Nitrea itu naik dari Rp 350 sekarang sudah Rp 600, hampir dua kali lipat,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (19/5/2026).

Menurut Andreas, kondisi tersebut semakin memberatkan petani karena pupuk subsidi yang tersedia hanya mampu memenuhi sekitar 50% kebutuhan petani tanaman pangan. Sisanya, petani harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal.

Baca Juga: Pengamat: Pelemahan Rupiah Bukan karena Minim Intervensi BI, Ini Akar Masalahnya

“Nah 50% lainnya dia harus membeli pupuk non-subsidi. Masalah besarnya sehingga itu menaikkan biaya produksi tinggi,” katanya.

Tak hanya pupuk, harga pestisida juga mengalami kenaikan sekitar 20%-30%. Di sisi lain, serangan hama di sejumlah wilayah justru meningkat sehingga kebutuhan pestisida ikut bertambah.

Selain itu, komponen berbahan plastik seperti selang irigasi juga mengalami lonjakan harga hingga dua kali lipat. Andreas menilai kenaikan biaya produksi saat ini sudah sangat membebani petani.

“Petani-petani yang menggunakan selang plastik itu naiknya dua kali lipat harganya. Jadi sekarang biaya di petani melonjak cukup tinggi,” ucapnya.

Meski demikian, Andreas menjelaskan, biaya terbesar dalam usaha tani tanaman pangan sebenarnya berasal dari tenaga kerja dan sewa lahan. Porsi biaya tenaga kerja mencapai sekitar 42% dari total biaya produksi, sementara sewa lahan sekitar 27%-28%.

Adapun pupuk, pestisida, dan input produksi lainnya porsinya memang di bawah 10%. Namun kenaikan harga input tersebut sangat dirasakan petani karena sebagian besar tidak menghitung biaya tenaga kerja sendiri dalam perhitungan usaha tani.

Menurut Andreas, dampak pelemahan rupiah paling berat dirasakan pekebun rakyat, terutama sektor sawit. Pasalnya, biaya pupuk dalam usaha perkebunan bisa mencapai 60% dari total biaya produksi.

Baca Juga: Celios: Pembelian SBN Rp 2 Triliun per Hari Dinilai Berisiko bagi Fiskal

“Kalau di perkebunan enggak, biaya pupuk. Untuk itu sekarang ini petani-petani pekebun rakyat teriak semua,” katanya.

Ia menambahkan, kebutuhan pupuk nasional untuk tanaman pangan secara ideal mencapai 24 juta ton per tahun. Namun pupuk subsidi yang disediakan pemerintah hanya sekitar 9 juta ton sehingga terjadi ketimpangan pasokan.

Di tengah kondisi tersebut, Andreas mengkritik langkah pemerintah yang tetap mengekspor pupuk. Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih dahulu memastikan kebutuhan petani domestik terpenuhi sebelum melakukan ekspor.

Selain tekanan biaya produksi, petani juga menghadapi ancaman penurunan hasil panen akibat serangan hama di sejumlah sentra produksi. Di wilayah Pantura Jawa misalnya, produksi di beberapa daerah disebut turun hingga 50%.

“Petani ini kena double. Yang pertama karena biaya produksi meningkat, yang kedua produksi turun,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News