Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemerintah berencana akan memberikan tambahan insentif bagi pengusaha dan industri yang mau menjalankan usaha mereka di luar pulau Jawa, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Iming- iming insentif ini rencananya akan diberikan di luar insentif tax holiday dan tax allowance yang telah disediakan pemerintah selama ini.
Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian mengatakan, bentuk dan jenis insentif yang akan diberikan tersebut saat ini sedang dibahas. "Detailnya seperti apa sedang disusun, intinya akan ada kebijakan affirmative supaya industri bergeser ke timur," kata Imam kepada KONTAN Kamis (26/6).
Imam mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang dipakai oleh pemerintah untuk memberikan insentif tambahan tersebut. Salah satunya, kondisi infrastruktur di sebagian yang sampai saat ini masih buruk dan membuat investor enggan berinvestasi di luar pulau Jawa.
Ke dua, beban logistik di Indonesia yang saat ini prosentasenya masih mencapai 23,6% dari PDB atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jepang yang hanya mencapai 10,6% dan Korea Selatan yang hanya mencapai 16%. Imam berharap, dengan insentif tersebut nantinya, industri di dalam negeri bisa tumbuh secara merata.
Sekadar informasi sampai saat ini pertumbuhan industri memang masih terpusat di Jawa. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, prosentase industri yang saat ini sudah mau menjalankan usaha mereka baru mencapai 28% dari total industri yang ada di Indonesia.
Oleh karena itulah untuk meratakan sebaran industri keluar pulau jawa Imam mengatakan, selain mengiming- imingi investor dengan insentif pemerintah sedang menyusun rencana besar tentang penyebaran kawasan Industri di luar pula Jawa sampai dengan 2025 mendatang.
Dengan penyusunan rencana tersebut pemerintah berharap dengan upaya tersebut prosentase persebaran industri di luar Jawa yang saat ini hanya mencapai 28% bisa ditingkatkan menjadi 40%. Mahendra Siregar, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sementara itu mengatakan selain melakukan langkah - langkah tersebut, pemerintah juga akan menggenjot pembangunan infrastruktur dan iklim investasi.
"Saya dengar keluhan investir sebenarnya bukan dari sisi insentif saja tapi juga infrastruktur makanya itu perlu digenjot," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
