Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pembangunan infrastruktur jalan tol pada periode ke II Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berapor merah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sejak periode 2010- 2014, panjang jalan tol yang bisa dibangun oleh baik pemerintah maupun swasta hanya mencapai 263,3 kilometer (km) saja.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriyadi Priatna mengatakan, jika dihitung dari target maka panjang jalan tol yang berhasil dibangun pada periode tersebut baru mencapai 25% saja. Sebab pada periode tersebut, pemerintah menargetkan bisa membangun jalan tol sepanjang 1.296 km.
Dedy mengatakan ada satu masalah utama yang membuat pembangunan jalan tol selama empat tahun ini mandeg, yaitu pembebasan lahan. "Permasalahan utama yang menghambat pembangunan jalan tol kita ya itu," kata Dedy kepada KONTAN Selasa (1/7).
Bukan hanya pembangunan jalan tol, berdasarkan hasil evaluasi Bappenas, pemerintahan SBY juga gagal dalam menghubungkan ibukota kabupten dengan sistem jaringan telekominikasi kecepatan tinggi (broadband). Berdasarkan evaluasi Bappenas, pada periode 2010- 2014, jumlah kabupaten kota yang sudah terhubung secara broadband baru mencapai 412 kabupaten.
Jika dihitung, pencapaian tersebut baru mencapai 85% dari target periode 2010- 2014 yang mencapai 437 kabupaten. "Dari yang belum, yang belum terhubung sama sekali adalah Maluku dan Papua," katanya. Dia mengatakan, ada beberapa masalah utama yang membuat jumlah kabupaten sampai saat ini belum bisa terhubung secara broadband. Salah satu penghambat tersebut adalah keterlambatan proses tender.
"Keterlambatan ini disebabkan oleh berlarut- larutnya keputusan Kementerian Keuangan soal pemanfaatan dana USO," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
