Reporter: Bidara Pink | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional selama beberapa tahun terakhir. Dalam Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, pemerintah sudah menyusun alokasi anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 450 triliun. Ini meningkat 7,81% dari alokasi pada tahun ini yang sebesar Rp 417,4 triliun.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur lewat pengalokasian anggaran infrastruktur dalam APBN yang terus meningkat. Tapi, pemerintah masih memiliki tantangan berupa keterbatasan ruang fiskal (fiscal space). “Untuk itu pemenuhan alokasi anggaran infrastruktur ditempuh melalui berbagai langkah efisiensi, pengembangan pembiayaan kreatif, serta penguatan peran sektor swasta, BUMN, dan BUMD,” tulis pemerintah dalam KEM-PPKF 2022.
Penguatan peran sektor-sektor tersebut dilakukan lewat skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maupun non-KPBU. Adapun, skema dukungan pemerintah yang tersedia di antaranya viability gap fund (VGF), project development facility (PDF), dan availibility payment (AP), serta penjaminan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Baca Juga: Pemerintah alokasikan Rp 450 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2022
Berdasarkan tantangan tersebut, arah kebijakan anggaran infrastruktur pada tahun depan diarahkan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia untuk proyek-proyek prioritas. Dengan keterbatasan ruang fiskal, pemerintah harus lebih selektif dalam menyusun skala prioritas pembangunan. Untuk saat ini, yang menjadi prioritas adalah proyek yang memiliki daya dukung bagi ekonomi dan berkontribusi terhadap penanganan Covid-19.
Oleh karena itu, infrastruktur sosial seperti sekolah dan rumah sakit, dan infrastruktur berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi krusial untuk terus dilanjutkan pembangunannya. Kemudian, otoritas akan mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Namun, ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan virus ini.
Baca Juga: Dorong investasi di NTT, Kementerian Investasi : Perlu kolaborasi investor dan lokal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
