Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan menaikkan pajak rumah tapak. Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya pun keberatannya terhadap usulan pemerintah untuk menaikkan pajak rumah tapak.
Ia menilai, kebijakan tersebut dinilai tidak bijak, mengingat kondisi industri properti yang sedang lesu.
"Ya, kami juga kaget. Di saat properti sedang tidak baik-baik saja, kurang bijak memaksakan beban pajak baru ke rumah tapak," ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Minggu (8/6).
Ia mengingatkan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga termasuk dalam kategori rumah tapak.
Di tengah backlog perumahan yang masih tinggi, yakni mencapai 15 juta unit menurut data Badan Standardisasi Nasional (BSN) per 2024, beban tambahan pajak justru bisa memperburuk situasi.
"Rumah tapak non subsidi juga sedang sulit (penjualannya), sementara daya beli masyarakat menurun dan PHK terjadi dimana-mana," kata Bambang.
Baca Juga: IWPI: Wacana Kenaikan Pajak Rumah Tapak Berpotensi Bebani Masyarakat
Bambang menduga kebijakan ini mungkin bertujuan untuk mendorong pertumbuhan hunian vertikal seperti rumah susun sederhana milik (Rusunami). Namun, menurutnya, ekosistem pengembangan hunian vertikal masih menghadapi berbagai kendala serius.
Ia menambahkan jika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan hunian vertikal, maka berbagai masalah struktural harus dibenahi terlebih dahulu.
"Developer swasta belum ada yang ikut berpartisipasi, karena harga patokan rusunami dibanding harga kontruksinya lebih mahal biaya bangunnya," katanya.
Mulai dari penyesuaian harga, hingga pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang kerap menimbulkan persoalan hukum dan konflik di lapangan.
Sebagai informasi, rencana kenaikan pajak tinggi untuk setiap pembangunan rumah tapak ini disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam acara Simposium Nasional Sumitronomics, Selasa (3/6).
Menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi solusi untuk merealisasikan fokus pemerintah dalam menggalakkan hunian vertikal, seperti apartemen dan rumah susun (rusun).
"Nanti yang bikin rumah landed pajaknya dinaikin saja sampai dia gak bisa tinggal di landed. Pasti dia akan tinggal di rumah susun," kata Fahri.
Baca Juga: Resmi Berlaku, Aturan Terbaru Pajak Barang Bawaan Dari Luar Negeri Lebih Longgar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
