Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banjir impor tekstil telah melanda di Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai sekarang setidaknya ada 309 importir tekstil produk tekstil (TPT) yang telah melanggar aturan kementerian terkait.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, banjir impor tekstil terjadi lantaran daya beli masyarakat yang melemah. Oleh karenanya, pelaku bisnis TPT mencari celah produk yang lebih murah.
Baca Juga: Banjir impor tekstil, Sri Mulyani desak Kemendag revisi kebijakan impor
Ade menjelaskan, efek perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China membuat pasar ritel dalam negeri ikut melempem. “Dari 2017-2018 terjadi gap balance di industri tekstil sebesar US$ 800 juta, artinya ada penambahan impor di sana,” kata Ade kepada Kontan.co.id, Senin (14/10).
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menindaklanjuti dengan memblokir 96 importir nakal yang berdagang via Pusat Logistik Berikat (PLB) dan non-PLB per hari ini, Senin (14/10).
Tindak lanjut Menkeu pun diapresiasi oleh API. Namun, Ade menuturkan, kontribusi impor lewat PLB hanya 4,7% dari total impor tekstil secara keseluruhan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kebijakan yang dapat melindungi pasar dalam negeri.
Harapan Ade, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat mempercepat aturan bea masuk sementara terhadap jumlah TPT per kilogram atau safeguard dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64 Tahun 2017.
Baca Juga: Banjir impor tekstil, pemerintah telah blokir 96 importir
Nantinya, usulan safeguard tersebut akan didiskusikan oleh tiga kementerian terkait, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.
Menurut Ade, tarif safeguard tersebut akan beragam berdasarkan sektornya. Untuk sektor fiber, tarif bea masuk tambahan dikenakan 2,5%. Kemudian, kain akan dikenakan sebesar 7%, benang 5-6%, dan garmen 15-18%.
“Tentunaya dengan safeguard yang baru akan menekan meledaknya impor di hilir. Makanya Menkeu juga menyarankan pengurangan batasan barang kiriman garment semula 10 PCS menjadi 5 PCS untuk mengurangi akses penertiban impor borongan yang berpindah ke barang kiriman,” kata Ade kepada Kontan.co.id, Senin (14/10).
Baca Juga: Pemerintah longgarkan fasilitas fiskal untuk industri migas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
