Reporter: Fahriyadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar uji publik atau public hearing untuk megaproyek Mass Rapid Transit (MRT).
Dalam uji publik ini, PT MRT Jakarta memaparkan tentang prediksi harga tiket dan besaran subsidi yang perlu dikeluarkan Pemprov.
Direktur PT MRT Jakarta, Tribudi Rahardjo memaparkan bahwa dengan komposisi baru yakni 51% Pemprov DKI dan 49% Pemerintah Pusat, maka beban investasi yang harus ditanggung Pemprov berkurang sekitar Rp 1 triliun ketimbang komposisi lama yakni 58%-42%.
"Nilai investasi MRT diperkirakan Rp 15,74 triliun atau sekitar 132 miliar yen dan ini masih terus dievaluasi. Untuk itu, diharapkan tahun 2013 ini seluruh kontrak bisa diteken agar jelas besarannya," ujar Tribudi di Balaikota, Rabu (20/2).
Tribudi melanjutkan, dalam waktu dekat, bakal ada tim dari Jepang yang akan datang ke Jakarta. Menurutnya, pihaknya juga berencana untuk meminta pemecahan biaya pinjaman untuk menghindari bunga atau commitment loan.
Mengenai besaran tarif tiket kepada penumpang, Tribudi mengatakan ada beberapa opsi yang bisa diterapkan. Menurutnya evaluasi masih dilakukan evaluasi dan angkanya sendiri belum final.
"Penetapan besaran tarif ditetapkan 3 bulan sebelum operasional, jadi kita masih punya banyak waktu untuk mengkaji semua kemungkinan," katanya.
TOD dibangun, harga tiket lebih murah
Dia juga menjelaskan, apabila nanti diputuskan berjalan, maka besaran tiketnya berkisar antara Rp 8.500-Rp 15.000 per penumpang. Asumsi besaran tiket ini sangat bergantung pada ada tidaknya pengembangan kawasan bisnis disekitar stasiun atau Transit Oriented Development (TOD).
Menurutnya, jika TOD ini nanti dibangun, maka secara langsung akan menekan biaya tiket ke penumpang.
Selain TOD, harga tiket juga ditentukan dari jumlah penumpang per harinya. Ia bilang PT MRT Jakarta mengestimasi bisa mengangkut 174.000-261.000 penumpang per hari.
Dengan pola 51-49 ini, harga tiket normal tanpa subsidi sebesar Rp 35.000 per penumpang untuk satu perjalanan. Sedangkan sebelumnya dengan pola 58-42, tarif normal tiket Rp 38.000 per penumpang.
Ia menilai dengan harga tiket yang masih sedemikian tinggi ini, tak mungkin apabila penumpang tak diberi subsidi. Menurutnya dengan mempertimbangkan ketentuan lain, setidaknya besaran subsidi yang bisa disediakan antara Rp 2,2 triliun untuk 20 tahun hingga Rp 3,1 triliun untuk 11 tahun.
Subsidi ini sendiri sudah memperhitungkan adanya TOD yang dikelola oleh PT MRT Jakarta. "Kami bisa mengurangi subsidi jika ada bisnis lain yang diserahkan kepada PT MRT Jakarta," tegasnya.
Sebelum mengambil keputusan, Tribudi bilang pihaknya melakukan validasi terhadap asumsi-asumsi tersebut.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo (Jokowi) menyatakan besaran tarif tiket MRT ini idealnya seperti negara yang lain, contohnya di Singapura.
Mengenai apakah Pemprov akan memberikan subsidi, Jokowi bilang besaran subsidi ini masih sangat bergantung pada tendernya nanti. "Tendernya sendiri belum jelas, belum dibuka," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
