Reporter: Indra Khairuman | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengenaan cukai pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diusulkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) semakin dianggap sebagai langkah strategis untuk mitigasi perubahan iklim, dengan harapan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Namun, terdapat kekhawatiran mengenai dampak ekonomi yang mungkin dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga: Cukai BBM Bisa Picu Inflasi, Celios: Infrastruktur Energi Alternatif Belum Siap
Imaduddin Abdullah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa penerapan cukai pada BBM dapat berfungsi sebagai instrumen carbon pricing yang bertujuan untuk menginternalisasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan bakar fosil.
Namun, ia menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada desain yang tepat.
“Penentuan besaran cukai harus mampu mendorong perubahan perilaku tanpa memberatkan ekonomi,” ujar Imaduddin kepada Kontan.co.id, Senin (24/02).
Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa dana yang dihasilkan dari cukai tersebut dialokasikan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung transisi energi serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan.
Lebih lanjut, Imaduddin juga mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini sebaiknya dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti kondisi pemulihan ekonomi dan kesiapan infrastruktur energi alternatif.
“BBM memengaruhi hampir seluruh aktivitas ekonomi, sehingga dampaknya bisa signifikan,” tambahnya.
Kenaikan harga BBM eceran dan meningkatnya biaya logistik dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih luas, sehingga dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Baca Juga: DEN Usulkan Cukai BBM untuk Mitigasi Perubahan Iklim dan Tambah Pendapatan Negara
Untuk mengurangi dampak tersebut, Imaduddin menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan paket kebijakan yang komprehensif.
Ini meliputi skema kompensasi bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, pengembangan transportasi publik, dan inisiatif energi alternatif.
Monitoring yang ketat terhadap efek dari kebijakan juga sangat penting agar pemerintah dapat menyesuaikan tindakan yang diambil sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga tujuan mitigasi perubahan iklim dapat tercapai tanpa membebani ekonomi masyarakat.
Selanjutnya: THR Lebaran, Pemerintah Pertimbangkan Beri H-7 Termasuk untuk Ojol
Menarik Dibaca: Konsumsi 3 Rempah Ini Untuk Redakan Sakit Perut hingga Mual
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
