Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan agar program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak dijadikan lahan korupsi.
Ekonom Senior INDEF Aviliani menyatakan bahwa pengawasan ketat terhadap program ini sangat penting.
Baca Juga: Mantan Menkes: Program Makan Bergizi Gratis Harus Dibarengi Modul Pendidikan
Menurutnya, masing-masing daerah akan berkontribusi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan potensi korupsi dapat muncul jika tidak diawasi dengan baik.
"Jangan sampai terjadi korupsi yang terdistribusi di setiap daerah. Ini harus dikawal dengan serius," ujar Aviliani dalam diskusi publik INDEF pada Selasa (22/10).
Aviliani juga menyoroti anggaran yang disediakan untuk program ini, yaitu sebesar Rp 71 triliun.
Selain itu, ia mengkritik rendahnya harga tender makan bergizi gratis yang ditetapkan sebesar Rp 7.500 per porsi, yang menyebabkan banyak penyedia katering mundur karena merasa tidak mampu menyediakan makanan bergizi dengan harga tersebut.
"Ini membuat menteri-menteri yang baru dilantik terlihat bingung. Harus ada koordinasi yang jelas agar tidak timbul pesimisme di kalangan masyarakat," tambah Aviliani.
Baca Juga: PKS Dukung Makan Bergizi Gratis Prabowo, Jazuli Juwaini Sebut Ini Jadi Solusi
Di sisi lain, Aviliani juga menekankan pentingnya perhatian pada menurunnya kelas menengah di Indonesia.
Menurutnya, kesempatan kerja untuk kelas menengah semakin berkurang akibat digitalisasi dan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak perusahaan tutup.
"Kementerian UMKM harus kembali membangun kewirausahaan yang dulu banyak dibicarakan, agar kelas menengah dapat bertahan," ungkapnya.
Baca Juga: Temuan FKI: Anak Kurang Gizi Lebih Berisiko Alami Gangguan Memori Kerja
Selain itu, sektor informal juga perlu diperbaiki agar pendapatan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup.
Berdasarkan data, golongan penduduk miskin dan rentan saat ini mengalami peningkatan dalam pengeluaran, yang sudah melebihi 64% dari total pendapatan.
"Untuk meningkatkan konsumsi, pendapatan masyarakat harus ditingkatkan terlebih dahulu," tutup Aviliani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
