Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Setelah gembar-gembor dengan kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali mendengungkan penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengaku, pihaknya tidak memiliki cara lain untuk membawa masuk uang-uang yang terparkir di luar negeri tersebut. Satu-satunya cara ampuh menurut Sigit, hanya dengan menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).
"Untuk dana yang di luar negeri, kami nyerah," kata Sigit di kantor Kemkeu, Jakarta, Selasa (19/5).
Lebih lanjut Sigit mengaku pemerintah tak memiliki data untuk mengejar uang-uang tersebut. Di sisi lain, Sigit mengaku pihaknya bisa saja menjalin kerja sama dengan instansi lain untuk mendapatkan data tersebut, misalnya melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, cara tersebut dinilai Sigit kurang efektif.
"Kami sudah kerja sama membuat tim-tim untuk mengejar hal itu. Tapi hasilnya satu-satu, malah lama. Sementara kami butuh banyak untuk bisa menutupi kekurangan pajak," tambahnya.
Melalui kebijakan tax amnetsy tersebut, Sigit mengestimasi pemerintah dapat mengantongi penerimaan hingga mencapai Rp 100 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
