Reporter: Asep Munazat Zatnika, Margareta Engge Kharismawati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) akhirnya menyerahkan rancangan anggaran kerjanya di tahun 2015 ke parlemen. Lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, komitmen dan janji kerja mereka diuji.
Melihat wajah RAPBN-P 2015, pemerintah Jokowi-KL memangkas dalam-dalam subsidi energi hingga Rp 194,2 triliun dari APBN 2015 yang disusun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Berbekal dana subsidi itu pula, pemerintahan Jokowi-Kalla yakin pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa sebesar 5,8%. Pertumbuhan ekonomi itu akan digerakan oleh konsumsi rumahtangga, investasi pemerintah, serta investasi swasta. "Kita akan fokus pada tiga indikator tersebut untuk mendorong ekonomi Indonesia," tandas Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kemarin (19/1).
Target ini bisa tercapai asalkan pemerintah konsisten menjalankan program prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang menelan dana sebesar Rp 155,2 triliun. Antara lain: pembangunan infrastruktur sektor pangan, kelistrikan, kemaritiman, pariwisata hingga pengurangan kesenjangan alias subsidi untuk orang miskin.
Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad menilai, postur anggaran 2015, banyak mengalokasikan dana untuk belanja infrastruktur. "Serapan anggaran harus dikawal agar bisa mendorong ekonomi sesuai target 5,8%,” ujar anggota DPR dari Fraksi Golkar ini.
Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai, pemerintah harus merealisasikan dana belanja triwulan II tahun ini demi mengejar target pertumbuhan. Prediksi Lana, pertumbuhan ekonomi kita tahun ini hanya di kisaran 5,4%-5,6%.
Sejumlah faktor bisa menjadi bandul pemberat ekonomi. Yakni faktor global, ekonomi lokal bisa menghambat target pertumbuhan ekonomi.
Pertama, tak seperti saat janji-janji kampanye, pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-P 2015 sejatinya tak berubah dari asumsi pemerintah sebelumnya yakni 5,8%.
Kedua, pemerintah tampaknya masih kesulitan menjinakkan inflasi. Ini terbukti proyeksi inflasi yang super tinggi di 5%, lebih tinggi dari asumsi sebelumnya di 4,4%.
Ketiga adalah asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang mencapai Rp 12.200 per dollar. Angka ini jauh dari proyeksi semula di Rp 11.900. Keempat, dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) turun dari sebelumnya US$ 105 per barel menjadi US$ 70 per barel, lifting minyak cuma turun tipis di 849.000 barel dari 900.000 barel per hari.
Tapi, Bambang berdalih, postur RAPNB-P 2015 dibuat realistis "Presiden minta tak terlalu optimis," ujar dia.
Inilah postur anggaran pemerintah Jokowi (dalam Rp triliun)
| APBN | RAPBN-P | Selisih | |
| A. Pendapatan Negara | 1.793,60 | 1.769,00 | -24,6 |
| I. Pendapatan Dalam Negeri | 1.790,30 | 1.765,70 | -24,7 |
| 1. Pendapatan Perpajakan | 1.380,00 | 1.484,60 | 104,6 |
| 2. Pendapatan Negara Bukan Pajak | 410,3 | 281,1 | -129,3 |
| II. Pendapatan Hibah | 3,3 | 3,4 | 0,1 |
| B. Belanja Negara | 2.039,50 | 1.994,90 | -44,6 |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | 1.392,40 | 1.330,80 | -61,7 |
| 1. Belanja K/L | 647,3 | 779,5 | 132,2 |
| 2. Belanja Non K/L | 745,1 | 551,2 | -193,9 |
| Pembayaran Bunga Utang | 152 | 155,4 | 3,4 |
| Subsidi Energi | 344,7 | 158,4 | -186,3 |
| 1. Subsidi BBM, LPG, & BBN | 276 | 81,8 | -194,2 |
| 2. Subsidi Listrik | 68,7 | 76,6 | 7,9 |
| II. Transfer Daerah dan Dana Desa | 647 | 664,1 | 17,1 |
| 1. Transfer ke Daerah | 638 | 643,4 | 5,4 |
| 2. Dana Desa | 9,1 | 20,8 | 11,7 |
| C. Keseimbangan Primer | -93,9 | -70,5 | 23,4 |
| D. Surplus Defisit Anggaran | -245,9 | -225,9 | |
| % Defisit terhadap PDB | -2,21 | -1,9 | |
| E. Pembiayaan (I+II) | 245,9 | 225,9 | -20 |
| I. Pembiayaan Dalam Negeri | 269,7 | 244,5 | -25,2 |
| Surat Berharga Negara (neto) | 277 | 308,3 | 31,3 |
| Dana Investasi Pemerintah | -12,6 | -64 | -51,3 |
| II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) | -23,8 | -18,6 | 5,2 |
| Sumber: Kemkeu |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
