Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia perlu bersabar dan ekstra lebih keras lagi untuk menyandang status sebagai negara maju atau berpendapatan tinggi. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia masih berstatus middle income trap atau jebakan pendapatan menengah.
Analisi Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, dibutuhkan setidaknya 20 tahun hingga 30 tahun ke depan untuk menyandang status menjadi negara berpendapatan tinggi.
Untuk melewati waktu yang cukup panjang tersebut, pemerintah disarankan bersiap sedini mungkin. Pasalnya, ketika sudah melewati 20 tahun, dan tidak dilalui dengan sejumlah strategi besar, maka negara ini akan tertinggal dari negara lainnya.
Baca Juga: Harus Ada Lonjakan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Indonesia Jadi Negara Maju
“Dan di tahun ke 20 itu negara lain sudah dua kali lipat dari kita, kalau kita tidak siap-siap,” tutur Ronny kepada Kontan, Kamis (6/2).
Ronny menghimbau agar pemerintah bisa maksimal memanfaatkan bonus demografi, sehingga pada 2045 mendatang, lapangan pekerjaan sudah tersedia banyak, serta pengangguran harus dalam level yang sangat minimal.
Bila bonus demografi tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, maka pada tahun tersebut Indonesia akan mengalami musibah pengangguran yang marak terjadi, dan penduduk dengan usia muda tidak mempunyai kesempatan kerja.
“Jadi semakin banyak orang yang bekerja, semakin banyak orang yang berpendapatan, maka semakin merata ekonomi itu ke kantong-kantong penduduk. Kalau tidak ini kan kebanyakan memang dinikmati kelompok atas (orang kaya),” ungkapnya.
Baca Juga: Harus Ada Lonjakan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Indonesia Jadi Negara Maju
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2024 sebesar US$ 4.960,33 per tahun atau Rp 78,62 juta. Nilai ini naik dibandingkan PDB per kapita tahun 2023 yang sebesar US$ 4.919,7 per tahun atau Rp 75 juta.
Ronny menilai, peningkatan pendapatan per kapita tersebut memang menyesuaikan atau setara dengan pertumbuhan ekonomi saat ini yakni sebesar 5,03% pada 2024. Nah, untuk meningkatkan PDB per kapita, maka pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 7% hingga 8%.
Ronny menilai, PDB per kapita Indonesia belum bisa tumbuh tinggi lantaran ketimpangan masyarakat masih tinggi, dan pertumbuhan ekonomi tidak merata. Apalagi kondisi kelas menengah saat ini yang sedang menurun.
BPS mencatat, angka ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia atau gini ratio makin melebar. Pada bulan September 2024 angkanya meningkat menjadi 0,381, dari Maret 2024 yang sebesar 0,379.
Baca Juga: BRICS Dinilai Tidak Menjawab Kebutuhan Indonesia Jadi Negara Maju 2045
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertakan dengan kualitas yang baik. Artinya tumbuh di sektor-sektor yang menyerap begitu banyak lapangan pekerjaan.
“Jadi logikanya semakin banyak orang yang bekerja secara formal, berpenghasilan secara formal atau sustainable, maka semakin besar kemungkinan Indonesia akan bisa memeratakan ekonomi nasional. Di satu sisi juga akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat,” tandasnya.
Selanjutnya: Pembiayaan Berkelanjutan BSI Tembus Rp 66,5 Triliun pada Tahun 2024
Menarik Dibaca: Katalog Promo JSM Alfamidi Hanya 4 Hari Periode 6-9 Februari 2025, Ada Alpukat-Nugget
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
