Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 57,5 triliun untuk program 3 juta rumah di tahun 2026.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program 3 juta rumah tersebut terlalu mini.
Bhima bilang, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 57,5 triliun tersebut dirasa sulit bila untuk menggapai 3 juta rumah dalam setahun. Berdasarkan hitung-hitungannya, minimum bujet yang diperlukan mencapai Rp 200 triliun per tahun.
“Anggaran di 2026 juga kecil sekali Rp 57,5 triliun, artinya untuk mendorong ambisi program 3 juta rumah yang terjangkau, berkualitas ngga cukup. Minimum Rp 150 triliun - Rp 200 triliun per tahunnya untuk mempercepat pembangunan 3 juta rumah kalau ingin tercapai targetnya di 2029,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (18/8/2025).
Bhima berharap, minimnya anggaran yang diberikan ini tidak mengorbankan kualitas bangunan, lokasi yang jauh dari tempat bekerja, transportasi publik hingga sarana pendukung lainnya, sehingga menurunkan minat untuk membeli perumahan mengingat backlog perumahan yang cukup besar.
Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran Program 3 Juta Rumah Capai Rp 57,5 Triliun Tahun Depan
Bhima mengungkapkan, permasalahan lain program 3 juta rumah ini adalah ketersediaan lahan hingga importasi bahan baku bangunan seperti keramik, kaca, besi dan baja yang cukup besar.
“Inflasi bahan bangunan yang terus mengalami kenaikan selain dari inflasi harga lahan, ini akan mempersulit juga anggaran yang terlalu kecil untuk bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah. Jadi kalau serius anggarannya harus dinaikkan lagi secara signifikan,” kata Bhima.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran untuk program 3 juta rumah dialokasikan sebesar Rp 57,5 triliun di 2026.
Rinciannya, untuk skema FLPP sebesar Rp 33,5 triliun, Lalu, anggaran yang digabungkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk membiayai pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 6,6 triliun.
Selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga bakal diberikan anggaran untuk Suka Bunga Kredit (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 5,6 triliun.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah, Prabowo Bakal Bangun 770.000 Rumah dari APBN 2026
Berikutnya, untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PKP, dengan target di tahun 2026 mencapai 373.939 rumah sebesar Rp 8,6 triliun naik cukup tajam dari tahun 2025 yang sebesar Rp 1,4 triliun.
"Kemudian KUR kontraktor yang sudah diumumkan, itu untuk UMKM yang bisa mendapatkan akses hingga Rp 20 miliar untuk kontraktor perumahan itu juga sudah dikeluarkan aturan PMK-nya," ujar Menkeu.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga masih memberikan intensif fiskal untuk 40.000 unit rumah komersial hingga Rp 2 miliar untuk menstimulasi permintaan maupun pasokannya baik dari sisi produksi dan konstruksi rumahnya. Terakhir ada alokasi untuk PPnDTP sebesar Rp 3,4 triliun.
Selanjutnya: Pertamina Ungkap Sederet Proyek Energi Nasional Memperingati HUT RI ke-80
Menarik Dibaca: 6 Cara Mengatasi WC Mampet yang Efektif, Yuk Coba
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
