Reporter: Handoyo | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam kerjasama perdagangan bebas lewat blok dagang Trans Pacific Partnership (TPP). Namun, pemerintah butuh waktu sekitar dua tahun lagi untuk bergabung dengan blok dagang baru itu.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, setelah ada kepastian dari pemerintah ini, Thomas mengharapkan agar para pengusaha untuk tetap mempertahankan berproduksi di dalam negeri dan tidak merelokasi pabrik ke luar negeri.
Pemerintah akan memberikan insentif bagi kalangan pengusaha sebelum implementasi TPP diteken. Beberapa diantaranya adalah terkait dengan diskon listrik dan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid III.
"Jadi apabila pemerintah bisa menyediakan kepastian itu (diskon tarif dasar listrik dan BBM, serta upah tenaga kerja yang pasti), dalam dua atau tiga tahun ini akan masuk TPP dan ada FTA dengan Eropa, pengusaha tetap investasi di Indonesia," kata Thomas, Jumat (9/10).
Thomas sendiri mengatakan, kesiapan dalam implementasi TPP maupun FTA dengan Uni Eropa ini sangat bergantung dengan keseriusan kementerian teknis yang ada, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kesehatan.
Bagi Thomas, terealisasinya TPP dan FTA dengan Uni Eropa ini membutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari kementerian, masyarakat, hingga pengusaha.
"Jadi saya dan kawan-kawan di Kemdag akan kerja keras untuk bekerja sama dengan kawan-kawan di kementerian teknis supaya kita bisa mencari solusi untuk semua kendala yang di hadapi kementerian teknis," ujar Thomas.
Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemdag) Bachrul Chairi mengatakan, selama ini Indonesia belum melihat urgensi untuk masuk dalam TPP Karena Indonesia masih konsentrasi dalam lingkup ASEAN.
Saat ini ASEAN sendiri juga sedang dalam konsolidasi untuk mengembangkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Kerjasama RCEP juga memiliki potensi ekonomi yang tak kalah besar dari TPP.
RCEP mencakup 16 negara yakni 10 negara Asean dan enam negara mitra dagang) dengan jumlah penduduk 3,4 miliar jiwa atau sebanyak 48% penduduk dunia dan nilai Produk Domestik Bruto US$ 21,7 triliun (29% PDB dunia).
Adapun TPP mencakup 12 negara dengan jumlah penduduk 808,7 juta jiwa atau 11% penduduk dunia. Adapun nilai PDB sebesar US$ 27,8 triliun atau 37% PDB dunia.
Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, jika dalam 2 tahun lagi Indonesia masuk TPP, Indonesia akan tertinggal jauh. Sektor usaha sepatu, kata Eddy, sangat siap jika Indonesia masuk TPP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
