kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Indonesia butuh kebijakan investasi yang aplikatif


Kamis, 02 Juli 2020 / 20:55 WIB
Indonesia butuh kebijakan investasi yang aplikatif


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

Seperti diketahui, ada sekitar 119 perusahaan dari berbagai industri yang akan hengkang dari China dan merelokasi ke negara lain, pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan customer centric, dan mengkaji kebutuhan industri-industri yang berpotensi berinvestasi di Indonesia.

Baca Juga: Investor asing merelokasi pabrik ke Indonesia

Sebab, struktur biaya dan jenis pajak yang ditanggung oleh tiap-tiap industri berbeda hingga tidak bisa dipukul rata.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia harus meningkatkan kompetitifitasnya agar mampu bersaing menarik investasi dengan negara lain. Misalnya dari sektor lahan, Indonesia harus mampu memberikan harga yang lebih murah dari yang ditawarkan negara lain. Selain itu, Jokowi juga meminta pengurusan perizinan harus lebih cepat dari negara lain.

"Jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia. Jangan kalah dengan negara-negara lain," ujar Jokowi saat meninjau Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga telah membentuk Tim Satuan Tugas  (Satgas) khusus untuk memfasilitasi investor yang akan merelokasi investasi dari China.

Baca Juga: Bawa Investasi Rp 11,9 Triliun, Tujuh Investor Asing Merelokasi Pabrik ke Indonesia

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Satgas tersebut ditujukan untuk 'menjemput bola’ perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi investasi, agar tertarik masuk ke Indonesia. ''Saya buat Satgas di bawah pimpinan saya langsung," kata Bahlil.

Tim Satgas tersebut memiliki tiga tugas khusus. Pertama, mendeteksi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi. Kedua, mengecek kemudahan-kemudahan yang diberikan negara-negara lain.

Ketiga, memberi kewenangan kepada mereka untuk membuat keputusan dalam bernegosiasi. "Itu penting diberikan agar cepat jalannya,” tegas Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×