Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020. Dari penelitian tersebut Indonesia mengalami penurunan poin dari tahun 2019. IPK tahun 2020 Indonesia mengantongi 37 poin atau turun tiga poin dari 2019. Dari poin tersebut artinya Indonesia juga mengalami penurunan peringkat dari sebelumnya ada di ranking 85 ke melorot ke ranking 102 di dunia.
Peneliti Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko menjelaskan corruption perseption index (CPI) atau IPK sebelumnya sebesar 40 poin. Adapun terdapat sembilan source data yang menyumbang dalam penurunan poin IPK Indonesia di tahun 2020.
"Tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan ranking 85, sekarang 2020 kita ada di skor 37 dan ranking 102. Negara yang memiliki skor dan ranking sama dengan Indonesia adalah Gambia," kata Wawan dalam Diskusi Virtual TII pada Kamis (27/1).
Baca Juga: Duh, kerugian korupsi Asabri capai Rp 22 triliun, lebih besar dari kasus Jiwasraya
Kesembilan source data yang ikut andil dalam merosotnya peringkat serta poin IPK Indonesia di tahun 2020 ialah, pertama PRS International Country Disk Guide yang turun delapan poin dari 58 di 2019 ke 50 di 2020. Kedua, IMD World Competitiveness Yearbook juga turun lima poin dari 40 poin di 2018 menjadi 43 poin di 2020.
Ketiga, Global Insight Country Risk Ratings yang turun tajam 12 poin, dimana 47 poin di 2019 menjadi 35 poin di 2020. Keempat, World Economic Forum EOS mengalami stagnansi dari 2019 ke 2020 di 46 poin. Kelima, Bertelsman Foundation Transform Index juga stagnan di 37 poin.
Keenam, Economist Intelligence Unit Country Rating juga stagnan di 37 poin. Ketujuh, PERC Asia Risk Guide turun dari 35 poin di 2019 menjadi 32 poin di 2020. Ke delapan, Varieties of Democracy Project turun dari 28 poin di 2019 ke 26 poin di 2020. Terakhir, World Justice Project - Rule of Law Index yang satu-satunya mengalami peningkatan dari 21 poin di 2019 ke 23 poin di 2020.
Atas hasil tersebut, TII memberikan rekomendasi kepada pemerintah, DPR, partai politik dan semua pihak diantaranya, memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas otoritas antikorupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya agar alokasi sumberdaya penanganan pandemi tidak dikorupsi dan tepat sasaran.
Kemudian, memastikan transparansi kontrak pengadaan selama pandemi, kebijakan pelonggaran proses pengadaan memberikan banyak peluang untuk terjadinya korupsi. Sehingga keterbukaan pengadaan hingga kontrak harus dilakukan agar bisa menghindari penyalahgunaan wewenang, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, dan memastikan penetapan harga yang adil.
"Serta merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik. Pelibatan kelompok masyarakat sipil dan media pada akses pembuatan kebijakan harus dijamin oleh Pemerintah dan DPR agar kebijakan tersebut akuntabel," jelasnya.
Terakhir TII merekomendasikan, agar mempublikasikan dan menjamin akses data yang relevan. Pemerintah dinilai harus memastikan adanya akses data bagi masyarakat. Informasi dan data yang mudah diakses oleh masyarakat, perlu dijamin sebagai hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan data secara adil dan setara.
Sebagai informasi, CPI 2020 bersumber pada 13 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.
Selanjutnya: Melebihi Jiwasraya, kerugian korupsi Asabri capai Rp 22 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
