Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
Atas hasil tersebut, TII memberikan rekomendasi kepada pemerintah, DPR, partai politik dan semua pihak diantaranya, memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas otoritas antikorupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya agar alokasi sumberdaya penanganan pandemi tidak dikorupsi dan tepat sasaran.
Kemudian, memastikan transparansi kontrak pengadaan selama pandemi, kebijakan pelonggaran proses pengadaan memberikan banyak peluang untuk terjadinya korupsi. Sehingga keterbukaan pengadaan hingga kontrak harus dilakukan agar bisa menghindari penyalahgunaan wewenang, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, dan memastikan penetapan harga yang adil.
"Serta merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik. Pelibatan kelompok masyarakat sipil dan media pada akses pembuatan kebijakan harus dijamin oleh Pemerintah dan DPR agar kebijakan tersebut akuntabel," jelasnya.
Terakhir TII merekomendasikan, agar mempublikasikan dan menjamin akses data yang relevan. Pemerintah dinilai harus memastikan adanya akses data bagi masyarakat. Informasi dan data yang mudah diakses oleh masyarakat, perlu dijamin sebagai hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan data secara adil dan setara.
Sebagai informasi, CPI 2020 bersumber pada 13 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.
Selanjutnya: Melebihi Jiwasraya, kerugian korupsi Asabri capai Rp 22 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
