Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai gelombang demonstrasi pada akhir Agustus lalu tidak semata-mata dipicu faktor politik, melainkan berakar pada masalah ekonomi dan sosial yang semakin menekan masyarakat.
Melalui Continuum-Indef, lembaga riset ini memanfaatkan teknologi machine learning dan artificial intelligence (AI) untuk mengolah ratusan ribu percakapan netizen di media sosial, guna menangkap apa yang sebenarnya dirasakan publik.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa penyebab utama aksi massa adalah persoalan kesejahteraan rakyat yang kian terpinggirkan.
“Ini bukan intervensi asing, tetapi masalah perut,” tegas Esther, dikutip dari Continuum-Indef, Minggu (14/9/2025).
Baca Juga: APINDO: Guyuran Rp 200 Triliun ke Bank Himbara Perlu Diikuti Penurunan Bunga Kredit
Indef menyoroti jurang kesejahteraan antara masyarakat dan pejabat negara. Salah satu contoh mencolok adalah perbandingan pendapatan anggota DPR dengan pekerja bergaji upah minimum (UMP).
Seorang anggota DPR RI menerima gaji dan tunjangan sekitar Rp 65,6 juta per bulan atau setara Rp 3,93 miliar selama satu periode (lima tahun).
Sementara itu, seorang pekerja dengan UMP rata-rata Rp 3,31 juta per bulan membutuhkan waktu hampir 99 tahun untuk menyamai pendapatan satu periode DPR.
Perbandingan ini semakin tajam jika diukur dengan garis kemiskinan nasional. Data BPS per Maret 2025 mencatat garis kemiskinan hanya Rp 609 ribu per kapita per bulan atau sekitar Rp 2,87 juta per rumah tangga rata-rata.
Dengan demikian, gaji anggota DPR mencapai lebih dari 22 kali lipat garis kemiskinan rumah tangga.
Selain kesenjangan pendapatan, kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) juga menjadi sumber keresahan.
Kenaikan tarif yang mencapai ratusan bahkan ribuan persen di sejumlah daerah membuat masyarakat kian terbebani, terlebih di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lemahnya daya beli.
Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad, menambahkan bahwa tekanan juga dirasakan kelas menengah.
Ia mencatat tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp 100 juta, yang mayoritas dimiliki kelas menengah terus menurun dalam beberapa bulan terakhir.
“Laju simpanan terutama di bawah Rp 100 juta semakin kecil. Itu menunjukkan daya beli kelas menengah makin tertekan,” kata Tauhid.
Faktor lain yang memperparah kondisi adalah maraknya PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan rata-rata sekitar 6.000 kasus PHK terjadi setiap bulan dalam dua tahun terakhir.
Polanya fluktuatif, dengan lonjakan tajam di Februari 2025 yang mencapai 17.796 kasus. Angka ini mencerminkan kerentanan pasar tenaga kerja terhadap guncangan mendadak.
Indef menilai kombinasi kesenjangan yang melebar, kenaikan beban pajak, melemahnya daya beli, serta sulitnya lapangan pekerjaan menjadi pemicu utama masyarakat turun ke jalan.
Kondisi ini menandakan keresahan rakyat lebih banyak dipicu problem sosial-ekonomi dibanding isu politik semata.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi Indonesia Bakal Tumbuh Lebih Tinggi di Tahun Depan
Selanjutnya: Musim Hujan Maju, Petani Jagung Berharap Subsidi Benih Sesuai Kebutuhan Lahan
Menarik Dibaca: Daftar 7 Film Biografi Tokoh Dunia Ternama dan Berpengaruh, Sudah Nonton Semua?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
