kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Indef: RAPBN 2018 kental kepentingan pemilu 2019


Rabu, 18 Oktober 2017 / 19:49 WIB
Indef: RAPBN 2018 kental kepentingan pemilu 2019


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang tengah dibahas antara pemerintah dengan DPR saat ini dinilai populis dan mengakomodasi kepentingan politik menjelang pemilihan Presiden (Pilres) 2019 mendatang. Siklus politik anggaran (political budget cycle) sangat kentara.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, terdapat pola yang sama antara RAPBN 2018 dengan APBN pada pemilu 2009 dan 2014, di mana belanja sosial mengalami peningkatan.

Catatan Indef, dalam APBN 2009 belanja bantuan sosial naik 27,8% dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga pada APBN 2013, satu tahun menjelang Pilpres, belanja bantuan sosial naik 21,8% dibanding tahun sebelumnya.

Ia mengatakan, menjelang Pilpres 2019 mendatang, belanja bantuan sosial 'curi start' di APBN-P 2017, yaitu naik 16,8% dibanding APBN-P 2016. Sementara belanja bantuan sosial dalam RAPBN 2018 naik 1,3%.

"Meski pertumbuhannya lebih rendah dari tahun 2017, share belanja perlindungan sosial pada RAPBN 2018 mencapai 11,2% dari total belanja. Tertinggi ketiga setelah belanja fungsi pelayanan umum dan ekonomi," kata Enny dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (18/10).

Selain itu, pemerintah juga memperbesar jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta rumah tangga di tahun depan, dari tahun ini yang sebesar 6 juta.

"Kenapa kami nyatakan RAPBN 2018 itu populis, karena itu terlalu berorientasi jangka pendek," tambah Enny.

Ia melanjutkan, seharusnya RAPBN 2018 didesain untuk mendorong sektor pengeluaran yang berkontribusi 80% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor yang dimaksud, yakni sektor konsumsi rumah tangga dengan kontribusi ke PDB sekitar 56% dan sektor investasi dengan kontribusi ke PDB sekitar 30%.

"Kalau pemerintah kerja kerja, bagaimana postur belanja dan penerimaan diorientasikan untuk sektor yang berkontribusi 80% ke PDB maka sebetulnya malah akan mampu akan mencapai target-target asumsi-asumsi makro," ujar Enny.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×