Indef: Pemerintah harus serius benahi daya saing SDM

Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peringkat daya saing Indonesia secara global mengalami kemunduran pada tahun ini.

World Economic Forum (WEF) dalam laporan tahunan terbarunya Indeks Daya Saing Global atau Global Competitiveness Index (GCI) Report 2019 menurunkan posisi Indonesia sebanyak lima peringkat dari posisi ke-45 menjadi ke-50. 

Dari 12 indikator yang menjadi penilaian WEF, empat indikator yang menurun di antaranya terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Mulai dari kesehatan, daya adopsi TIK, keterampilan, hingga pasar tenaga kerja. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyayangkan penurunan tingkat daya saing Indonesia pada indikator-indikator terkait SDM tersebut. 

Baca Juga: Peringkat daya saing Indonesia versi WEF turun, ini penyebabnya

“Ini perlu dipertanyakan karena anggaran pendidikan kita mencapai 20% dari APBN. Apakah selama ini sudah efektif untuk mempersiapkan skill (keterampilan) di masa depan?,” tutur Bhima, Rabu (9/10). 

Sementara, penurunan daya saing pada indikator pasar tenaga kerja dinilai Bhima lebih wajar. Sebab, Indonesia memang masih dianggap kalah saing dalam urusan produktivitas tenaga kerja atau pay and productivity. 

Belum lagi permasalahan kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari pada peniidikan formal di sekolah dan kampus, dengan kebutuhan industri. 

“Ini mendesak diperbaiki karena perubahan pasar tenaga kerja sangat dinamis pada era revolusi industri 4.0 dan industri digital ini,” lanjut Bhima. 

Baca Juga: Waduh, daya saing Indonesia versi World Economic Forum turun ke peringkat 50 sedunia

Selain itu, Bhima juga menilai, pekerjaan rumah pemerintah dalam hal penyederhanaan dan perbaikan regulasi pada berbagai institusi pemerintahan juga belum selesai. 

Sebab, skor Indonesia dalam indikator kinerja sektor public (Public-sector Performance) mengalami penurunan dengan skor hanya 54,6 dari 100.

“Jadi ada indikasi hambatan regulasi masih jadi masalah struktural yang belum dibenahi serius,” tandas Bhima. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News