Reporter: Grace Olivia | Editor: Anna Suci Perwitasari
Abra mengingatkan, kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah akan terus berubah seiring dengan perkembangan kasus virus corona di Indonesia. Bukan tak mungkin, langkah penutupan wilayah atau lockdown, baik secara terbatas maupun keseluruhan wilayah, akan dilakukan oleh pemerintah terutama pada wilayah yang menjadi episentrum penyebaran virus corona saat ini.
Untuk itu, pemerintah juga harus menjamin kelancaran sistem logistik pangan dari dan ke wilayah tersebut serta kesiapan distribusi ke level konsumen.
“Bukan hanya soal kestabilan harga, tapi juga akses keterjangkauan publik terhadap bahan pangan. Pemerintah harus siapkan skenario prioritas stok pangan untuk wilayah zona merah seperti Jabodetabek, Banten, Bali, yang menjadi episentrum wabah,” tutur Abra.
Baca Juga: CSIS: Pelemahan rupiah hanya akan berpengaruh pada komoditas pangan impor
Ketersediaan pasokan pangan di tengah pandemi virus corona juga semakin urgen karena sebulan lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Fenomena panic buying yang sempat terjadi di beberapa daerah red zone persebaran virus corona berdampak pada keterbatasan akses kelompok rumah tangga kelas menengah ke bawah yang tidak mampu menimbun bahan makanan.
Untuk meredam shock kenaikan permintaan dan potensi penimbunan kebutuhan pokok, pemerintah mesti mengoptimalkan pengawasan terhadap aturan pembatasan pembelian kebutuhan pokok baik di pasar tradisional maupun pasar ritel modern.
“Diawasi apakah benar pembatasan itu diimplementasikan. Faktanya gula pasir sekarang mulai langka dan justru banyak dijual di e-commerce dengan harga lebih tinggi. Pengawasan di pasar e-commerce ini juga harusnya perlu dilakukan,” tandas Abra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
