Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyarankan agar pos penting dalam kabinet tidak diisi oleh orang Partai Politik (Parpol). Tujuannya adalah agar tidak ada konflik kepentingan di dalamnya.
Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Hipmi Anggawira. Ia menyoroti dua menteri yaitu Menteri Perindustrian (Menperin) Arilangga Hartarto dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.
"Banyak pos yang sangat strategis diisi oleh orang Parpol yang paling disorot Mendag dan Menperin," ujar Anggarwira saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (1/5).
Dua menteri tersebut dinilai perlu dievaluasi terkait kinerjanya. Pasalnya Anggawira bilang dua kementerian tersebut yang saat ini lemah secara kebijakan dan program selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Selain posisi menteri, ada pula posisi strategis lain yang diisi oleh anggota Parpol. Posisi Jaksa Agung yang tak kalah penting pun diisi oleh orang yang berasal dari kalangan Parpol.
Asal tahu saja Jaksa Agung saat ini Muhammad Prasetyo juga merupakan politisi Partai NasDem. Oleh karena itu, perlu kalangan profesional yang mengisi posisi strategis untuk meningkatkan kinerja.
"Kami berharap posisi yang sangat strategis ke depan bisa dihilangkan dari keterikatan profesionalitas dengan Parpol," terang Anggawira.
Walau pun Anggawira menyadari bahwa menteri merupakan jabatan politik. Namun, pemilihan menteri juga harus melihat aspek profesionaltas, kapasitas, dan kapabilitas.
Jangan sampai posisi menteri membuat kementerian menjadi alat mencari rente ekonomi. Atau juga kementerian dapat dijadikan oleh Parpol sebagai sumber keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
