kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,51   7,16   0.77%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Hingga akhir april, realisasi belanja Kementerian PUPR mencapai 24,49%


Selasa, 04 Mei 2021 / 12:54 WIB
Hingga akhir april, realisasi belanja Kementerian PUPR mencapai 24,49%
ILUSTRASI. Kementerian PUPR bangun hunian tetap bagi korban bencana banjir di NTT.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, dalam sistem e-monitoringnya pada status 28 April 2021, pukul 12.00 WIB, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR telah mencapai sebesar 24,49% atau senilai Rp 33,33 triliun dari total pagu TA 2021 sebesar Rp 136,06 triliun. Sementara untuk progres pembangunan fisik sebesar 25,17%.

Pada tanggal yang sama, baik penyerapan keuangan maupun realisasi fisik TA 2021 secara persentase lebih baik dari periode sama pada TA 2020 lalu, yakni capaian keuangan 14,16% dan fisik 17,61%.

Progres penyerapan anggaran TA 2021 dinilai lebih cepat dari TA 2020 tidak terlepas dari upaya percepatan Kementerian PUPR melalui pelaksanaan sistem lelang dini sejak Oktober 2020.

Dari total jumlah paket untuk TA 2021 sebanyak 5.146 paket, sudah terkontrak 3.388 paket dengan nilai kontrak Rp 29,83 triliun. Pada akhir triwulan II direncanakan terkontrak sebanyak 1.448 paket senilai Rp 18,73 triliun, sehingga total terkontrak pada akhir triwulan II sebanyak 4.836 paket.

Baca Juga: Kementerian PUPR targetkan Bendungan Ladongi di Sultra rampung akhir 2021

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, belanja infrastruktur PUPR seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah MBR terus dilaksanakan.

"Saya pastikan kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak pandemi COVID-19," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/5).

Selain itu, postur anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 juga diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

Seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) dengan anggaran Rp 23,35 triliun.

Baca Juga: Progres konstruksi jalan layang Bandara Ahmad Yani sudah capai 44,1%




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×