Respons Prabowo Soal Potensi Status Bencana di Sumatra jadi Bencana Nasional

Senin, 01 Desember 2025 / 12:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto memastikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah banjir di Sumatra akan segera terpenuhi. Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan peninjauan wilayah Banjir di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Senin (1/12/2025).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Status darurat bencana di wilayah Sumatra dan Aceh masih belum ditingkatkan menjadi bencana nasional meskipun telah menelan ratusan korban.

Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subinato menegaskan pemerintah masih terus melakukan monitoring. Pihaknya menyebut status yang saat ini dinilai masih cukup.

"Kita monitor terus. Saya kira kondisi yang sekarang (status) ini sudah cukup," kata Prabowo dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025).

Presiden memastikan bahwa pemerintah berupaya mempercepat evakuasi di tiga provinsi terdampak banjir.

Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan mempercepat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, bantuan logistik juga dipercepat.

Prabowo juga memastikan aliran listrik yang terputus di lokasi banjir akan tersambung kembali.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan penghargaan kepada BNPB, TNI dan Polri yang cepat tanggap melakukan penanganan banjir.

Presiden juga mengklaim telah mengirimkan banyak pesawat helikopter, dan pesawat hercules untuk membantu percepatan evakuasi.

"Pesawat kita kerahkan semua, inshaallah kita dengan kerjasama erat team work yang baik bisa segera menghadapi musibah ini dan segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Koalisi Lembaga Perempuan dan Kelompok Rentan Terdampak Banjir Sumatra mendesak Presiden Prabowo Subianto menerapkan status bencana nasional di Sumatra dan Aceh.

Koordinator Perempuan Sumatra (Permampu) Medan, Dina Lumbantobing, sebagai bagian dari koalisi tersebut, mengatakan penanganan bencana di Sumtra dan Aceh masih tergolong lambat sedangkan korban terus berjatuhan.

"Kami mendesak Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Nasional untuk segera menetapkan bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra ini sebagai Bencana Nasional. Tanpa penetapan status tersebut, mobilisasi bantuan lintas daerah, pengerahan sumber daya, dan dukungan anggaran berisiko terus berjalan lambat, parsial, dan tidak sebanding dengan skala kerusakan serta jumlah korban," jelas Dina dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

Melalui penetapan bencana nasional, penanganan di wilayah yang terdampak dan koordinasi lintas sektor berjalan lebih optimal. Selain itu, pemerintah didesak mengevakuasi wilayah yang terisolasi dengan mengerahkan alat-alat evakuasi yang memadai.

Dina menyampaikan, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil menjadi prioritas utama dalam penanganan ini dengan memberikan logistik yang memadai.

Pemerintah juga diminta segera memenuhi kebutuhan pokok seperti air bersih, popok, pakaian, hingga makanan. Pendistribusian ini, kata Dina, harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

"Pemerintah perlu membuka data terkini secara berkala mengenai jumlah korban, sebaran pengungsi, jenis bantuan yang telah didistribusikan, dan penggunaan anggaran bencana. Transparansi ini penting untuk mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan kelompok paling rentan tidak tertinggal," jelasnya.